Bagaimana Status Tentara Wanita yang Menjadi Tawanan Perang?

Soal:

Bagaimana status tentara wanita yang terlibat dalam perang, apakah mereka dihukumi sebagai “sabaya” atau tentara musuh yang boleh dibunuh? Ketika menjadi tawanan, apakah mereka disamakan dengan “sabaya”, atau dihukumi dengan hukum “asra” (tawanan perang)?

 

Jawab:

Dalam hal ini ada tiga masalah:

Pertama, status wanita yang ikut berperang. Hukum syara’ tentang wanita yang keluar di medan perang, dan terlibat dalam peperangan, baik untuk memberikan semangat kepada tentara, atau untuk berperang bersama mereka sebagai pasukan perang, adalah sama. Hanya saja, kaum perempuan yang keluar di medan perang sekedar untuk memberikan semangat kepada pasukan perang tidak boleh dibunuh.

Tetapi, jika mereka tidak sekedar memberikan semangat kepada pasukan perang, namun mereka juga menjadi pasukan perang, ikut mengangkat senjata dan membunuh kaum Muslim, maka mereka boleh dibunuh. Kesimpulan ini ditarik dari hadits yang diriwayatkan dari Nafi’, bahwa ‘Abdullah ra. telah memberitahukan kepadanya, bahwa ada seorang wanita ditemukan dalam sebagian peperangan Nabi saw. terbunuh:

«فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ»

“Rasulullah saw. pun mengingkari [tindakan] membunuh perempuan dan anak-anak.” (Hr. Bukhari dan Muslim)

Demikian juga hadits yang diriwayatkan dari Abu Dawud dalam hadits sahih yang diriwayatkan dari ‘Umar bin al-Muraqqa’ bin Shaifi bin Rabbah, berkata, “Aku diberitahu ayahku, dari kakeknya Rabbah bin Rabi’ berkata, ‘Kami bersama Rasulullah saw, dalam suatu peperangan, baginda saw. melihat orang sedang mengerumi sesuatu. Baginda pun mengutus seseorang, seraya bersabda:

«انْظُرْ عَلَامَ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ؟» فَجَاءَ فَقَالَ: عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيلٍ. فَقَالَ: «مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ».

“Lihatlah, mengapa mereka berkerumun?” Orang itu pun datang menghadap Nabi, melaporkan, “Mereka berkerumun mengerumuni seorang wanita yang terbunuh.” Nabi bersabda, “Selagi wanita ini tidak membunuh.”

Mafhum-nya, “Kalau saja dia ikut membunuh, maka boleh dibunuh.” Inilah kesimpulan hukum yang bisa ditarik dari hadits di atas. Begitu juga sebaliknya, kalau mereka tidak ikut mengangkat senjata dan membunuh kaum Muslim, maka mereka tidak boleh dibunuh. Karena itu, selama mereka tidak ikut membunuh, mereka tidak boleh dibunuh. Meski mereka menjadi pasukan dan mengangkat senjata, tetapi status mereka tetap diperlakukan sebagaimana hukum syara’ yang diberlakukan secara umum terhadap kaum wanita [Lihat, Soal-Jawab Amir Hizbut Tahrir, al-‘Alim ‘Atha’ Abu Rasythah, tertanggal 16 Sya’ban 1434 H/25 Juni 2013 M.].

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh al-‘Allamah Dr. Muhammad Khair Haikal, dalam kitabnya, al-Jihad wa al-Qital fi as-Siyasah as-Syar’iyyah:

“Tampaknya saat ini, sebagaimana yang terlibat, bahwa unsur wanita dari peperangan modern sudah jelas. Bahkan selalu ada di dalam tentara berbagai negara di era modern, baik untuk mengangkat senjata, ikut berperang, maupun memberikan berbagai layanan lain yang dibutuhkan oleh pasukan tentara..

Karena itu, kebiasaan kaum perempuan keluar bersama pasukan tentara itu tetap ada.. Ini dari aspek fakta perang modern. Adapun dari aspek dibatasinya legalitas “sabiy” serta menjadikan perempuan dan anak-anak yang ikut keluar bersama tentara sebagai budak.. maka tampak bagi siapa saja yang menelaah berbagai peristiwa sirah Nabawiyah serta nas-nas syariah, bahwa legalitas itu tidak terbatas untuk perempuan dan anak-anak yang keluar bersama pasukan tentara saja, tetapi juga untuk yang tinggal di rumah.” [Dr. Muhammad Khair Haikal, al-Jihad wa al-Qital fi as-Siyasah as-Syar’iyyah, Dar al-Bayariq, Beirut, cet. II, tahun 1427 H/1996 M, Juz II/1426-1427.]

Dari sini, status wanita yang menjadi pasukan musuh, menurut Dr. Muhammad Khair Haikal, dihukumi sama dengan “sabaya”. Karena itu, status mereka tidak berbeda, baik keluar ke medan perang untuk memberikan semangat kepada pasukan tentara, atau ikut berperang bersama mereka. Status mereka tetaplah “sabaya”, kecuali jika mereka ikut membunuh tentara kaum Muslim, maka mereka boleh dibunuh.

Kedua, masalah “sabaya”, dan siapa mereka? Maka, istilah “sabiyyah”, jamaknya “sabaya”, digunakan untuk menyebut perempuan dan anak-anak yang ditawan. Dalam kitab Mukhtar as-Shihhah, disebutkan: “as-Sabyu dan as-suba’u, konotasinya al-asru [tawanan]. Qad sabaitu al-‘aduwwa asartuhu [Aku benar-benar telah menjadikan musuh sebagai “sabiy”, maksudnya aku telah menawannya]. Wa as-sabiyyatu konotasinya al-mar’ah al-masbiyyah [perempuan yang ditawan].” [Lihat, ar-Razi, Mukhatar as-Shihhah, hal. 243.]

Jadi, secara harfiah, lafadz “sabiyyah”, jamaknya “sabaya” mempunyai konotasi “asir”, jamaknya “asra” [tawanan]. Dalam kitab al-Umm, Imam as-Syafii menyebutkan hadits:

سَبَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالاً مِنْ هَوَازِنَ

“Rasulullah saw. telah menawan kaum pria dari Hawazin.” [Lihat, as-Syafii, al-Umm, Juz IV/270.]

Di sini, beliau meriwayatkan hadits di atas dengan menggunakan lafadz “Saba”, dengan konotasi “Asara” [menawan]. Namun, dalam istilah fiqih, lafadz “asir”, jamaknya “asra” [tawanan] digunakan khusus untuk pria dewasa yang ikut berperang. Sedangkan lafadz “sabiyyah”, jamaknya “sabaya” digunakan untuk menyebut anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, kaum perempuan, termasuk lelaki yang tua renta [Lihat, al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyyah, hal. 131 dan 134; al-Farra’, al-Ahkam as-Sulthaniyyah, hal. 125 dan 127.].

Karena itu, status “sabaya” berbeda dengan status “asra”. Meski, secara harfiah, keduanya bisa berkonotasi tawanan. Namun, realitas dan detail hukumnya berbeda. Terhadap “sabaya” tersebut, pandangan para ulama’ mazhab berbeda:

1- Khalifah berhak untuk menjadikan mereka sebagai budak. Boleh juga mereka dibebaskan, dan jika dibutuhkan, boleh dipulangkan ke negeri mereka untuk dibarter dengan pasukan kaum Muslim yang menjadi tawanan mereka. Karena itu, “Perempuan dan anak-anak tidak boleh dibunuh, tetapi boleh dijadikan budak untuk kemaslahatan kaum Muslim.. Mereka juga sepakat, bahwa perempuan dan anak-anak tidak boleh dibarter, kecuali dibutuhkan..” Ini pendapat mazhab Hanafi [Lihat, Ibn ‘Abidin, Hasyiyah Ibn ‘Abidin, Juz III/353 dan 354.].

2- Khalifah berhak untuk membebaskan tanpa tebusan [al-mann], dengan tebusan [al-fida’], dan berhak menjadikannya sebagai budak [al-istirqaq]. Ini pendapat mazhab Maliki, sebagaimana dituturkan Ibn Juzay [Lihat, Hasyiyah ad-Dasuqi ‘ala Syarh al-Kabir, Juz II/184; Qawanin al-Ahkam, hal. 166; ad-Dardiri, as-Syarh al-Kabir, Juz II/184; Manh al-Jalil, Juz III/166.].

3- Khalifah boleh membarter mereka dengan harta atau kaum Muslim yang menjadi tawanan musuh, dimana pemilik asal mereka akan diberikan kompensasi sesuai dengan nilai mereka. Namun, jika tidak mau, pemiliknya tidak boleh dipaksa [Lihat, al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyyah, hal. 134.]. Perempuan dan anak-anak bisa dijadikan budak, mereka juga menjadi hak pemegang hak seperlima (ahl al-khumus), sisanya hak pemilik ghanimah [Lihat, Mughni al-Muhtaj, Juz IV/227; al-Mawardi, al-Iqna’, hal. 178.]. Ini pendapat mazhab as-Syafii.

4- Mereka tidak boleh dibunuh, dan tidak boleh dibarter, baik dengan harta maupun tawanan kaum Muslim. Mereka juga tidak boleh dibebaskan, tanpa tebusan. Tetapi, mereka boleh dijadikan budak kaum Muslim. Ini adalah pendapat mazhab Hanbali [Lihat, Ibn Qudamah, al-Mughni, Juz X/400; al-Farra’, al-Ahkam as-Sulthaniyyah, hal. 127-128.].

Dari sini, bisa disimpulkan, bahwa status “sabaya” sama dengan ghanimah [rampasan perang], bedanya bukan harta, tetapi berupa perempuan dan anak-anak. Karena statusnya sebagai ghanimah, maka hukumnya adalah hukum ghanimah [Lihat, al-‘Allamah al-Qadhi an-Nabhani, as-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, Juz II/189.]. Maka, kebijakannya diserahkan kepada Khalifah. Khalifahlah yang menentukan status “sabaya” tersebut sesuai dengan kemaslahatan kaum Muslim [Lihat, al-‘Allamah ‘Abdul Qadim Zallum, al-Amwal fi Daulati al-Khilafah, Dar al-‘Ilm li al-Malayin, Beirut, cet. II, tahun 1408 H/1988 M, hal. 41-42.].

Namun, ini hanya berlaku bagi mereka yang ada di medan perang. Sedangkan mereka yang berada di rumah, tidak ikut ke medan perang, maka tidak boleh dijadikan sebagai “sabaya” maupun “asra” [Lihat, al-‘Allamah al-Qadhi an-Nabhani, as-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, Juz II/189. Lihat juga, Soal-Jawab Amir Hizbut Tahrir, al-‘Alim ‘Atha’ Abu Rasythah, tertanggal 16 Sya’ban 1434 H/25 Juni 2013 M.]. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Dr. Muhammad Khair Haikal di atas.

Kesimpulan ini juga menegaskan, bahwa status “sabaya” boleh dijadikan budak atau tidak kembali kepada kebijakan Khalifah, sebagaimana pendapat mazhab Hanafi dan Maliki. Tidak serta merta, begitu menjadi “sabaya” langsung menjadi budak, sebagaimana pendapat mazhab Syafii dan Hanbali. Karena itu, kebijakan terhadap mereka kembali kepada Khalifah, bukan panglima perang, sebagaimana yang dituntut oleh strategi perang.

Ketiga, masalah tawanan perang [al-asra]. Ini hanya berlaku untuk pria dewasa yang terlibat dalam peperangan. Status hukum mereka dua, yaitu dibebaskan tanpa tebusan [al-mann] dan dibebaskan dengan tebusan [al-fida’]. Detailnya dinyatakan dalam firman Allah SWT:

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ

“Apabila kamu bertemu dengan orang-orang Kafir [di medan perang], maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga ketika kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka, atau menerima tebusan sampai perang berakir. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi, Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang syahid di jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.” (QS Muhammad: 4)

Jadi, mereka boleh dibebaskan tanpa tebusan. Boleh dibebaskan dengan tebusan harta, kaum Muslim atau Ahli Dzimmah yang menjadi tawanan perang kaum Kafir, boleh juga dengan tebusan yang lain. Dengan demikian, tidak ada hukum lain, selain dua pilihan ini [Lihat, Soal-Jawab Amir Hizbut Tahrir, al-‘Alim ‘Atha’ Abu Rasythah, tertanggal 16 Sya’ban 1434 H/25 Juni 2013 M.].

KH. Hafidz Abdurrahman
%d blogger menyukai ini: