Tayangan ‘Alay’ Memprihatinkan, Pengamat: Tidak Bisa Dituntaskan oleh Negara dengan Sistem Kapitalistik Demokrasi

Muslimahnews.com – Pengamat Media, Iffah Ainur Rochmah turut mengutarakan keprihatinannya, bahwa saat ini banyak ‘tayangan alay’ atau tayangan tidak sehat mengeksploitasi fisik untuk menaikkan rating dengan bentuknya yang makin beragam.

“Ini benar-benar memprihatinkan karena tidak ada sama sekali hal mendidik dari tayangan-tayangan sejenis ini,” kata Iffah kepada Muslimahnews.com, Sabtu (17/3/2018).

Seolah-olah, lanjut Iffah, ada teori makin berani buka-bukaan aurat makin tinggi ‘nilai jualnya’. Makin banyak mengolok-olok dan mempertontonkan kekonyolan maka dijamin makin laku acaranya.

Iffah melihat, tayangan-tayangan tersebut kian menjamur dan dibiarkan merusak masyarakat disebabkan karena, pertama, menandakan keadaan masyarakat makin rusak, dikelilingi kebodohan, dan banyak perilaku tidak membawa manfaat.

“Tayangan yang disukai itu kan biasanya cerminan apa yang benar-benar terjadi di masyarakat. Saling ejek, mem-bully, kenekatan mempertontonkan kekonyolan, dan sebagainya memang makin banyak yang melakukan,” katanya.

Kedua, sistem hidup di negeri ini makin liberal dan makin jauh dari agama. Bahkan, sekedar etika dan kepantasan saja makin terkikis habis.

“Semua tahu isi tayangan sejenis itu dilarang  Islam, tapi banyak yang menikmati dan mengambil untung darinya,” ujar Iffah.

Ketiga, negara semestinya membuat aturan untuk mewujudkan media penyiaran publik yang mendidik:  menguatkan iman, memandu dan menuntun masyarakat untuk berperilaku serta meningkatkan kualitas hidup dengan penjelasan hukum syariat dan IPTEK yang sejalan.

“Boleh saja ada tayangan hiburan dan candaan, tapi bukan dengan cara di atas. Islam punya khazanah yang kaya candaan tanpa mengeksploitasi dan merendahkan.  Negara semestinya tegas memberlakukan itu. Yang melanggar diberi sanksi keras, tegas, dan tanpa kompromi. Tidak boleh menimbang faktor untung rugi materiil belaka. Ini soal kualitas dan identitas umat Islam,” jelasnya.

Sayangnya,  kata Iffah, kewenangan yang diberikan negara saat ini pada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak bisa melakukan semua itu. KPI hanya bisa memberi teguran ketika ada tayangan yang benar-benar kebablasan atau ada protes dari masyarakat.

Belum lagi, tambahnya, standar mendidik dan tidaknya harus mengacu pada prinsip internasional soal kebebasan (freedom of expression, human rights).

Menurutnya, persoalan ini memang tidak bisa dituntaskan oleh negara dengan sistem kapitalistik demokrasi sebagaimana yang diterapkan saat ini.  “Tapi negara berdasar Islam, yakni khilafah Islamiyah mampu mewujudkannya,” pungkas Iffah.[] Novita M Noer

%d blogger menyukai ini: