Ranah Politik Perempuan Ala Demokrasi

Oleh: Pratma Julia Sunjadari (Pemerhati Kebijakan Politik)

Dalam perspektif demokrasi, perempuan dan politik selalu dikonotasikan secara sempit dengan pencapaian di tampuk kekuasaan, baik di ranah eksekutif maupun legislatif.  Mengisi tahun politik 2018 – 2019,  perempuan Indonesia juga didorong untuk mengejar posisi tersebut.  Sebagai ketundukannya terhadap kovenan gender internasional, Indonesia terhitung paling gencar melakukan propaganda dan menerbitkan beragam regulasi yang dianggap mampu meningkatkan peran politik perempuan.  Di ranah legislatif, keterwakilan perempuan didongkrak melalui UU No. 31/2002 tentang Parpol, UU No.12/2003 tentang Pemilu, UU No.2/2008 tentang Parpol dan UU No.10/2008 tentang Pemilu anggota DPR – DPRD.  Sayangnya, sampai Pemilu 2014 lalu proporsi perempuan yang berhasil menembus  parlemen hanya 19,8 persen.  Amat jauh dari angka harapan PBB yang sebesar 30 persen. Demikian pula  jumlah perempuan yang bakal bertarung di ajang pilkada 2018 hanya  8,85 persen dari penduduk perempuan.

Logika feminis beranggapan, jika perempuan berhasil mencapai kekuasaan, bakal menyelesaikan persoalan yang menimpa mereka, seperti masalah pendidikan dan kesehatan.  Tapi ternyata, di Indonesia, tanpa ada kuota keterwakilan 30 persen perempuan pun, “kesetaraan gender” telah tercapai pada semua jenjang pendidikan, termasuk dalam literasi kelompok muda (usia antara 15-24 tahun).  Jadi tingkat partisipasi perempuan sudah terpenuhi 100 persen.[1]  Malahan, di tingkat global, jumlah anak perempuan yang memperoleh pendidikan dasar saat ini lebih tinggi dibanding anak laki-laki. Bahkan, performa siswa di kelas lebih tinggi perempuan dibanding laki-laki.[2]

Di sisi lain, berdasarkan rata-rata nasional, angka harapan hidup (AKH) perempuan lebih tinggi daripada laki-laki.  Pada tahun 2015 AKH perempuan adalah 73 tahun, dan laki-laki 69 tahun.  AKH perempuan  lebih tinggi bukan hanya terjadi di Indonesia, namun juga dunia. Secara global, angka harapan hidup perempuan ialah 89 tahun sedangkan laki-laki 86 tahun.[3]  Sekalipun bila merujuk akses kesehatan, persoalan yang dihadapi laki-laki dan perempuan tidak berbeda.  Kedua kelompok memiliki kesulitan yang sama dalam mendapatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Disparitas status kesehatan bukan terjadi karena perbedaan gender, namun terjadi antar-tingkat sosial ekonomi, antar-kawasan, dan antar perkotaan- pedesaan.

Jika demikian realitasnya, untuk apa harus mendongkrak jumlah perempuan dalam kekuasaan politik?  Tentu hal ini tidak lepas dari agenda internasional, yang bernafaskan pemikiran demokrasi liberal.  Selain pemerintahan, parlemen –sebagai pelakon utama demokrasi- dianggap sebagai saluran penting untuk menetapkan aturan pro Kapitalis.  Bila saluran ini belum optimal, demokrasi akan memobilisasi masyarakat sipil untuk menggolkan target yang diharapkan. Khusus perempuan, mereka ditempatkan dalam propaganda  isu yang terkait dengan kaumnya yang digolongkan sebagai kelompok minoritas .

Lihat saja acara Women’s March 2018  yang digelar Sabtu 3 Maret 2018 di kawasan MH THamrin, Jakarta.  Aksi 1500-an orang itu  mengusung isu- isu yang belum bisa diterima oleh publik Indonesia yang masih dilingkupi religiusitas Islam.  Kelompok pro gender pada hakikatnya adalah pro demokrasi liberal yang menganggap HAM sebagai dewanya.  Mereka beranggapan perempuan adalah kelompok minor yang perlu diperjuangkan keberadaan dan kepentinganya sebagaimana  LGBT.  Itulah isu yang dipropagandakan dalam Women’s March 2018 Indonesia selain perlindungan atas pekerja rumah tangga dan buruh migran, pernikahan anak, kekerasan dalam pacaran, dan perlindungan terhadap pekerja seks.[4]

Peserta acara itu menjadi kelompok penekan yang turut mendesak DPR untuk segera mengesahkan  RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.  RUU itu merupakan usulan DPR dan telah masuk Prolegnas Prioritas 2018. Desakan ekstra parlemen diperlukan, sebab mereka tidak dapat mengandalkan kinerja DPR sebagaimana pernyataan  Wakil Ketua Badan Legislasi DPR – Firman Soebagyo- yang tidak bisa menjamin proses legislasi RUU tersebut berlangsung cepat karena tergantung waktu pembahasan di Panja Komisi[5].  Padahal UU itu mereka perlukan sebagai amunisi untuk menyerang ide-ide Islam.

“Serangan” terhadap Islam tampak jelas dalam  pasal 7 RUU itu, yakni klausul Kontrol Seksual yang menyebutkan Pemaksaan menggunakan atau tidak menggunakan busana tertentu yang patut dipidanakan.  Demikian pula kritikan para peserta aksi terhadap Rancangan KUHP yang dinilai bermasalah dengan perluasan pasal soal zina dan larangan distribusi alat kontrasepsi atau pendidikan kesehatan reproduksi.[6]  Pasal-pasal tersebut dianggap sensitif di kalangan pemuja syahwat karena dianggap bernafaskan politik beridentitas (Islam).

Sedangkan dorongan pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga, sejalan dengan tema Hari Perempuan Internasional tahun ini, 8 Maret 2018  yakni Time is Now: Rural and urban activists transforming women’s lives.   Tema itu berangkat dari keinginan internasional untuk mengkapitalisasi perempuan dan kini makin meluaskan kapitalisasi itu ke pedesaan dan pekerjaan-pekerjaan perempuan berbayar rendah seperti PRT.[7] Harapannya, jika perempuan mandiri secara finansial, akan menjadi rantai pasar komoditas dan jasa yang dimiliki atau berindukkan korporasi global.  Mengingat Indonesia, adalah bagian pasar Asia Pasifik yang sangat prokpektus.

Demikianlah.  Ranah politik perempuan dalam demokrasi tentu tak bisa dipisahkan dari Kapitalisme, sebagai ‘produser’-nya.   Isu gender memang kerap ditungganggi Kapitalis untuk mewujudkan penjajahannya atas dunia.  Sedangkan  Islam adalah musuh ideologis Kapitalisme.  Sehingga, sekecil  apapun rintangan yang disebabkan Islam, Barat akan sekuat tenaga melibasnya.  Biasanya dengan membuat aturan global yang memaksa negara manapun untuk mengadopsinya.  Untuk isu perempuan, tujuannya untuk menghilangkan norma agama (Islam) dalam kehidupan masyarakat Islam, termasuk dari benak muslimah dan berpotensi besar dalam  menghancurkan keluarga muslim.

Itulah yang sesungguhnya terjadi.  Tak ada sedikitpun kemaslahatan yang dirasakan oleh perempuan jika ‘berjuang’ di ranah politik demokrasi.  Karena, semua masalah yang terjadi berasal dari Kapitalisme –induk dari demokrasi- .  Untuk menuntaskannya hanya dengan satu cara:  mencampakkannya! []

 

 

[1] kbr.id/intermezzo/11-2016/memastikan_kesetaraan_gender_dalam_pendidikan_di_indonesia/86534.html

[2] https://news.idntimes.com/world/luthfan/kesetaraan-gender-apakah-pria-dan-wanita-benar-benar-setara/full

[3] https://kumparan.com/@kumparannews/riset-usia-perempuan-lebih-panjang-dari-laki-laki

[4] http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43237965

[5] https://kumparan.com/@kumparannews/ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-dan-nasib-perempuan-indonesia

[6] http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43237965

[7] http://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2018/02/speech-asia-pacific-high-level-meeting-for-csw-62

%d blogger menyukai ini: