Ansyaad Mbai dan Pemerintah Konyol?

Oleh: Ahmad Rizal (Dir. Indonesia Justice Monitor)

Ketika kuasa hukum dari Ihza & Ihza Law Office bertanya tentang mekanisme penanganan terorisme, Mbai menyebut semua dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan.

Mbai menyebut, para penyidik Densus 88 melakukan proses identifikasi, penyelidikan dan penyidikan sesuai prosedur penindakan. Berdasarkan alat bukti.

Lantas, kuasa hukum HTI menanyakan bagaimana menurut ahli jika HTI dicabut status hukumnya tanpa prosedur? Tanpa mediasi? Tanpa bukti administrasi? Mbai hanya terdiam dan mengelak itu bukan bagian dari keahliannya.

Demikianlah kutipan tulisan Ahmad Khozinudin selaku Ketua Koalisi Advokat Penjaga Islam yang ia ungkapkan pasca sidang PTUN HTI dengan kemenkumham Kamis, 1/3/2018.

Lelucon yang Tidak Lucu alias Konyol

Sebelumnya Ansyaad Mbai mengungkap pernyataan-pernyataan yang memfitnah HTI terkait dengan terorisme. Nggak nyambung! Sidang PTUN adalah sidang administratif. Apa yang dinyatakan Ansyaad Mbai merupakan perkara substansi dan tidak semestinya diungkapkan pada sidang PTUN. Konten substansi itu pun penuh fitnah, tak ditunjang oleh bukti dan data yang kuat.

HTI dicabut badan hukumnya oleh pemerintah tanpa mengikuti prosedur hukum yang seharusnya. Tiba-tiba tak ada hujan tak ada angin pemerintah menerbitkan Perppu Ormas untuk “mengakhiri” legalitas HTI yang selama ini sah demi hukum.

Mengelaknya Ansyaad Mbai ketika ditanya tentang pencabutan Badan Hukum HTI yang cacat prosedur, tanpa mediasi dan tanpa bukti administrasi makin menunjukkan kekonyolan keterangan ahli dari pihak pemerintah. Sekaligus menunjukkan pula kekonyolan yang sama atas tindakan pencabutan Badan Hukum HTI oleh pemerintah. Duh…

Sumber: justice-monitor.com, 03/2018

%d blogger menyukai ini: