Kesenjangan Kesejahteraan di AS Menunjukkan Fakta yang Mencengangkan

Data kesenjangan kesejahteraan di Amerika Serikat (AS) menunjukkan fakta yang mencengangkan dan membuat ketimpangan di negara lain tidak berarti.

Institute Hudson yang terkenal konservatif pada 2017 menyebut 5% orang kaya di AS menguasai 62,5% aset di seluruh negara itu tahun 2013.

Angka itu meningkat 54,1% dari tahun sebelumnya. Konsekuensinya, kekayaan sekitar 95% penduduk AS lainnya menurun dari 45.9% ke angka 37.5%.

Dampak lainnya, rata-rata pendapatan tahunan keluarga kelas atas sebsar US$639 ribu atau Rp8,8 miliar setara tujuh kali median pendapatan keluarga kelas menengah yang hanya sebesar US$96,5 ribu atau Rp1,3 miliar.

Hitung-hitungan itu menunjukkan kesenjangan ekonomi terbesar di AS selama 30 tahun terakhir.

Secara lebih detail lagi, peneliti ketimpangan sosial, Emmanuel Saez dan Gabriel Zucman, menemukan fakta bahwa 0,01% orang kaya menguasai 22% aset di AS tahun 2012. Pada tahun 1979, penguasaan itu dipegang 7% masyarakat kelas atas.

Jika anda memperhatikan data berbasis kesenjangan pendapatan, anda akan mendapatkan temuan yang lain.

Tahun 2013 misalnya, 5% keluarga kelas atas memiliki pendapatan sebesar 30% dari seluruh pendapatan warga AS, berbanding dengan 63% penguasaan seluruh kekayaan yang ada.

Meskipun AS bukan satu-satunya negara yang mengalami peningkatan kesenjangan kesejahteraan selama tiga dekade terakhir, temuan-temuan tadi tetap terasa janggal.

Sebanyak 5% rumah tangga paling kaya di AS memiliki harta sebesar 91 kali lipat dibandingkan keluarga kelas menengah. Angka itu merupakan ketimpangan terbesar di antara 18 negara paling berkembang di dunia.

Belanda berada di bawah AS, dengan persentase kurang dari setengah angka itu.

Undang-undang pemotongan dan pekerjaan pajak yang baru-baru ini disahkan di AS akan membuat persoalan ini lebih buruk.

Poin utama beleid itu adalah menggandakan standar pemotongan untuk pembayar pajak individual dan peningkatan pemotongan sementara dalam persentase pajak dari 39,6% menjadi 37%.

Aturan itu juga mengatur pengurangan signifikan terhadap rumah tangga yang terkena pajak harta benda dan mengurangi pajak perusahaan dari 35% menjadi 21%.

Dampak yang paling terasa adalah penyebaran kekayaan yang tidak simetris. Contohnya, 20% keluarga kelas bawah akan mendapatkan pajak yang lebih rendah, sekitar US$40 atau Rp550 ribu, dibandingkan masyarakat kelas atas yang dikenakan pajak US5.420 atau sekitar Rp74 juta.

Sementara itu, keluarga paling kaya di AS dapat menyimpan US61,8 ribu atau Rp853 miliar.

Pada tahun 2025, rumah tangga terkaya di AS akan meraih keuntangan US$152,2 ribu atau Rp2 miliar. Pada saat yang sama, keluarga yang lain hanya akan gigit jari. Pemotongan pajak individual itu akan berakhir 2026.

Pembayar pajak paling kaya juga akan mendapatkan keuntungan lain dari beleid itu. Penelitian menunjukkan, dampak positif penurunan pajak untuk sektor bisnis hanya akan dirasakan oleh mereka.

Adapun, semakin sedikit aset yang masuk daftar warisan kena pajak berarti akumulasi kekayaan akan bergulir ke generasi orang terkaya itu.

Para pengusul beleid itu mengklaim sejumlah aturan tersebut tidak akan meningkatkan kesenjangan ekonomi karena aset yang dikumpulkan masyarakat kelas atas akan bergulir dan mengangkat warga di strata ekonomi lainnya.

Namun bukti empiris memperlihatkan gejala sebaliknya: semakin banyak uang tersalurkan ke masyarakat kaya melalui pemotongan pajak tidak akan meningkatkan perekonomian.

Aturan itu justru memperkecil akses pendidikan untuk masyarakat miskin AS, bahkan memperpendek angka harapan hidup yang terus menurun dalam dua tahun terakhir.[] (bbc.com/indonesia, 2/3/2018)

%d blogger menyukai ini: