Adakah Nasionalisasi dalam Islam?

Soal:

Bagaimana hukum nasionalisasi menurut Islam? Jika dibenarkan, bagaimana cara menasionalisasi perusahaan swasta-asing? Jika tidak, bagaimana cara negara mengubah hak milik umum atau negara yang dikuasai asing?

 

Jawab:

Nasionalisasi, dalam fikih disebut ta’mim, yaitu mengubah kepemilikan individu, yang berkaitan dengan kepentingan umum, untuk dijadikan hak milik umum.[1] Nasionalisasi ini terjadi akibat praktik sistem Kapitalisme, ketika terjadi privatisasi atas kepemilikan umum dan negara, sehingga nasionalisasi diperlukan untuk mengembalikan kepemilikan umum dan negara. Sementara di dalam Islam, seluruh bentuk kepemilikan telah diatur dan ditetapkan dengan hukum syara’ yang sangat jelas, sehingga privatisasi atas kepemilikan publik atau negara dipandang sebagai bentuk pelanggaran hukum. Karena itu, pada dasarnya, Islam tidak mengenal nasionalisasi. Sebab, nasionalisasi ini tak lebih merupakan praktik tambal-sulam khas sistem Kapitalis.  Konsep nasionalisasi juga sangat berbeda dengan konsep kepemilikan dalam Islam. Dalam Islam, status hukum kepemilikan itu bersifat tetap, bukan mengikuti keinginan negara atau siapapun. Karena itu, tidak ada satupun orang, badan atau negara yang bisa mengubah status kepemilikan ini. Rasulullah saw. pernah menyatakan:

 

لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ

“Tidaklah halal bagi seseorang untuk mengambil tongkat saudaranya, dengan tanpa kerelaan hatinya.” (Hr. Ahmad)

 

Jika mengambil tongkat orang lain saja harus dengan kerelaan hatinya, maka mafhum muwafaqah-nya, lebih-lebih yang lebih berharga daripada tongkat. Hadits ini sekaligus menjelaskan perlindungan Islam terhadap hak milik individu.

Dari sini juga bisa disimpulkan, bahwa nasionalisasi bukan merupakan hak milik umum, juga bukan merupakan hak milik negara, bahkan juga bukan merupakan hukum syara’. Jika nasionalisasi tidak ada dalam Islam, bahkan bukan merupakan hukum syara’, lalu bagaimana cara negara Khilafah kelak mengembalikan hak-hak milik umum atau negara yang telah dikuasasi oleh asing akibat privatisasi yang pernah dilakukan oleh rezim sebelumnya?

Pertama, harus dibedakan, antara perusahaan (syarikah) atau badan hukum yang mengelola usaha, dan industri yang menghasilkan produk (barang/jasa). Terkait dengan perusahaan (syarikah) atau badan hukum yang mengelola usaha yang masuk dalam kategori kepemilikan umum, yaitu barang-barang yang tabiatnya tidak bisa dimonopoli oleh individu, barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, atau barang-barang yang memang volumenya besar; seperti minyak, emas, gas, air; sebut saja, seperti Exxon Mobil, Freeport, Lapindo, PDAM, dan lain-lain, maka kepemilikan individu (swasta), baik asing maupun domestik, dalam konteks ini harus dibatalkan. Karena semuanya tadi tidak boleh dimiliki oleh individu (swasta). Rasulullah saw. bersabda:

 

اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ: فِي الْكَلأِ، وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

“Kaum Muslim sama-sama membutuhkan tiga perkara: padang, air dan api.” (Hr. Abu Dawud dan Ibn Majah)

 

Kedua, bentuk perseroan yang bertentangan dengan syariat dengan sendirinya harus dibatalkan. Demikian halnya, seluruh saham yang telah dibeli oleh swasta, baik domestik maupun asing, harus dibatalkan, dan dikembalikan sesuai dengan harga yang pernah mereka bayar. Dengan kata lain, uang pokoknya saja yang dikembalikan.

Alternatif kedua, seluruh aset perusahaan tersebut dibagi berdasarkan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Kecuali, barang yang mereka kelola, yang nota bene berstatus sebagai hak milik umum, maka barang tersebut tidak bisa dibagi. Hanya saja, mana yang akan dipilih oleh khalifah, semuanya diserahkan kepada pandangan dan ijtihad khalifah.

Ketiga, perusahaan pengelolanya, layaknya sebuah institusi pengelola tetap dipertahankan, hanya bentuknya bukan lagi perseroan yang bertentangan dengan syariat. Selanjutnya, pengelolaanya diserahkan kepada negara, sebagai wakil dari umat, selaku pemilik atas kepemilikan umum tersebut.  Hal yang sama juga berlaku untuk industri yang memproduksi barang-barang yang tabiatnya tidak bisa dimonopoli oleh individu; barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, atau barang-barang yang memang volumenya besar, sehingga tidak boleh dikuasai oleh individu, maka penguasaan individu (swasta), baik asing maupun domestik, atas industri seperti ini harus dibatalkan. Seperti industri petrokimia, pertambangan besi, batubara, dan sebagainya. Selain nas hadits di atas, juga berlaku kaidah fikih:

 

اَلْمَصْنَعُ يَأْخُذُ حُكْمَ الْمَادَّةِ الَّتِيْ يَصْنَعُهَا

“Industri itu status hukumnya mengikuti hokum barang (jasa) yang diproduksinya.” 

 

Maka, semua bentuk kepemilikan individu (swasta), baik asing maupun domestik, atas industri yang memproduk barang milik umum, harus dibatalkan, dan dikembalikan kepada negara sebagai pemegang amanat umat, yang menjadi pemilik hak milik umum tersebut. Maka, negaralah yang akan mengambil alih industri-industri ini, dan mengelolanya. Karena itu, seluruh investasi atau aset yang dimiliki oleh individu (swasta), baik asing maupun domestik, tersebut akan dikembalikan.

Selain perusahaan dan industri di atas, ada juga bentuk perusahaan yang statusnya dihukumi sebagai hak milik umum, karena memanfaatkan fasilitas milik umum, seperti Telkom, PLN, PJKA, Busway, dan sebagainya. Semua perusahaan ini memanfaatkan jalan milik umum, maka kalau perusahaan tersebut dikuasai atau dimiliki oleh individu (swasta), baik asing maupun domestik, harus dibatalkan. Karena pengkhususan hak milik umum kepada individu (swasta), baik asing maupun domestik, itu tidak diperbolehkan, kecuali untuk negara. Nabi saw. bersabda:

 

لاَ حِمَى إِلاَّ للهِ وَلِرَسُوْلِهِ

“Tidak ada pengkhususan (proteksi atas hak milik umum), kecuali untuk Allah dan Rasul-Nya.” (Hr. Abu Dawud)

 

Setelah itu, pengelolaannya diserahkan kepada negara sebagai pemegang amanat umat, selaku pemilik hak milik umum. Hanya saja, sekali lagi, apapun kebijakan yang akan ditempuh oleh negara khilafah, khalifah tentu lebih tahu. Karena, kelak khalifah adalah seorang mujtahid, yang di tangannya seluruh kewenangan itu akan dikembalikan. Wallahu a’lam. (Hafidz Abdurrahman)

 

 

Catatan Kaki:

[1]  Dr. Rawwas Qal’ah Jie, Mu’jam Lughat al-Fuqaha’, Dar an-Nafa’is, Beirut, cet. I, 1996, hal. 97-98.

%d blogger menyukai ini: