Rencana Penerapan Zakat Profesi, Potret Kegagalan Keuangan Negara

Oleh: Nida Saadah (Dosen dan Peneliti Ekonomi Syariah).

 

Muslimahnews.com – Sebagaimana marak diperbincangkan, Kementrian Agama (Kemenag) sedang mempersiapkan pengajuan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pungutan zakat sebesar 2,5% dari gaji bulanan Aparatur Sipil Negara/PNS. Rencana ini mendapat respon beragam, antara lain dari Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah yang menilai ini adalah langkah panik pemerintah untuk mengatasi defisit APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Dari sudut pandang ekonomi syariah, usul Mentri Agama ini perlu dikritisi. Karena: 1.Bagaimana posisi zakat profesi, 2. Bagaimana konsep pemungutan dan pendistribusian zakat, 3. Bagaimana pengaturan APBN berbasis syariah.

Pembahasan zakat mal dalam kitab fiqh meliputi zakat ternak, zakat tanaman, zakat emas dan perak, zakat perdagangan. Zakat terhadap mata uang hari ini (yang tidak menjalankan Syariat Islam) diqiyaskn pada zakat emas dan perak. Adapun zakat profesi merupakan gagasan kontemporer yang dikembangkan pasca hilangnya Negara Khilafah Islam. Karena banyaknya ketimpangan, ketidakadilan dalam peradaban sekuler era kini.

Negara Khilafah Islam tidak membutuhkan pemasukan dari penghasilan warganya yang digunakan dalam konsumsi kebutuhan sehari-hari. Zakat berbeda dengan pajak. Kalau prinsip zakat bercampur aduk dengan mindset pajak, jadinya muncullah gagasan “nyeleneh” seperti yang diusulkan Menag.

Jika memang motifnya supaya kaum Muslim di Indonesia taat zakat, mestinya usul Menag adalah mari mendata berapa total muzakki, mana yang sudah baik, mana yang masih membangkang membayar zakat. Lalu dibuatlah seksi khusus dalam bagian APBN negara untuk menunaikan hal ini. Jelas ini tidak mudah, lebih gampang memang mengusulkan pangkas saja sekian persen pendapatan. Masalahnya,  usulan ini tidak ada penjelasan dalilnya dalam Ekonomi Islam.

Hal lain yang juga perlu dikoreksi dari rencana tersebut adalah peruntukan zakat. Zakat menjadi hak prerogratif delapan ashnaf (QS At-Taubah). Tidak boleh digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang kekurangan modal apalagi untuk membayar bunga utang ribawi, naudzubiLlah.

Adapun jika negeri ini kekurangan pendapatan karena tidak mau taat pada aturan Allah SWT tentang sistem keuangan negara, maka jalan satu-satunya adalah segera bertobat dan menerapkan sistem keuangan negara berbasis syariah.

Dari sistem keuangan Negara Khilafah, Baitul Mal. Ada tiga kategori inti yang terdiri dari banyak pemasukan: 1. Bagian fai dan kharaj. 2. Aset milik umat 3. Harta zakat dalam semua itemnya. Tidak ada pajak dan tidak boleh berhutang ke negara luar apalagi ribawi.

Sektor fai dan kharaj meliputi pungutan atas tanah produktif dalam status kharaj, harta sitaan korupsi, rampasan futuhat, dll.

Adapun SDAE, semua sumber daya alam dikelola secara mandiri oleh negara. Abstraksi: hasil hutan saja di Indonesia jika dikelola mandiri, sudah menutup semua kebutuhan APBN hari ini.

Adapun zakat yang dikelola negara meliputi zakat perdagangan, pertanian, peternakan, uang. Khusus untuk delapan ashnaf. Sehingga di masa Umar bin Abdul Azis tiga tahun memerintah tidak ada lagi fakir miskin. Sebagai gambaran, surplus (penerimaan dikurangi pengeluaran) Baitul Mal di masa Khalifah Harun al-Rasyid sama besarnya dengan jumlah penerimaan (bukan surplus) dari APBN Indonesia 2012.

Untuk menerapkan ekonomi syariah, kita membutuhkan negara yang baru, Negara Khilafah. Tanpa Khilafah, maka tidak ada qadli hisbah yang bisa segera mnyelesaikan sengketa muamalah. Tanpa Khilafah, tidak ada sistem dinar dirham, mata uang paling stabil dalam sejarah peradaban manusia. Tanpa Khilafah, negara akan terjerat utang ribawi Barat yang menimbulkan kemiskinan massal. Dan seterusnya. Maka menjadi tanggung jawab kita semua untuk menyadarkan umat agar bersegera kembali pada aturan Allah dan menegakkan Negara Khilafah kedua yang telah dijanjikan-Nya.[]

%d blogger menyukai ini: