Pernyataan Koalisi Advokat Penjaga Islam Tentang Talk Show Metro TV yang Menyudutkan Gerakan Dakwah & Ajaran Islam

PERNYATAAN KOALISI ADVOKAT PENJAGA ISLAM
TENTANG
TALK SHOW METRO TV YANG MENYUDUTKAN GERAKAN DAKWAH & AJARAN ISLAM

 

Dalam sebuah Talk Show Metro TV (TVPrime Talk, Kamis 8 Februari 2018), Kuasa Hukum Kementerian Hukum dan HAM I Wayan Sudirta mengungkapkan alasan mengapa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan.

Dia menyebut sebelum terbit Perppu Ormas mekanisme pembubaran Ormas peraturannya dibuat berbelit sehingga HTI tidak mudah dibubarkan meskipun HTI dianggap bertentangan dengan Pancasila dan NKRI.

Pemerintah, mengklaim berkomitmen akan menindak tegas Organisasi apa pun yang memerangi pancasila dan NKRI. Jokowi sebagai kepala negara disebut ‘tegas dan berani membuat perppu’ untuk dijadikan dalih membubarkan HTI.

Senada, Azyumardi Azra mengamini pendapat I Wayan Sudirta bahwa Jokowi memang berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Jokowi lebih berani bertindak. Berbeda misalnya dengan era Soeharto.

Sehubungan dengan hal itu, Koalisi memberikan catatan dan pandangan sbb :

1|. Forum Talkshow yang diadakan Metro TV lebih tepat disebut sebagai ” Forum Gosip Politik” ketimbang forum dialog konstruktif sebab forum tersebut telah bertindak tidak fair, membicarakan HTI tetapi tidak mengundang HTI atau kuasa hukumnya sebagai salah satu nara sumber, padahal HTI telah secara sah dan legal menunjuk kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm, sebagai kuasa hukum yang berwenang bertindak untuk dan atas nama HTI, yang membela kepentingan hukum HTI sehubungan dengan proses gugatan pencabutan status badan hukum ormas HTI di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan.

2|. Pernyataan Sudirta yang menyebut Pemerintah menerbitkan Perppu Ormas untuk membubarkan HTI, dan pandangannya yang menganggap prosedur pembubaran ormas melalui UU Ormas dianggap sulit dan belit-belit, justru menunjukan Pemerintah memang tidak cakap untuk melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap ormas, sekaligus menunjukan ketidakmampuan Pemerintah menindak dan membubarkan ormas dengan prosedur yang ada, sehingga Pemerintah perlu membuat terobosan hukum dengan menerbitkan “PERPPU DIKTATOR” untuk membubarkan HTI.

3|. Tudingan terhadap HTI yang dianggap memerangi Pancasila dan NKRI, semakin menunjukan Pemerintah tidak mampu berdialog dan berargumentasi untuk membuktikan tudingannya, maka terbitnya Perppu Ormas justru menandai babak baru diktatorisme pemerintahan, satu tindakan tiran yang sejak lama dikecam oleh segenap elemen bangsa ini.

4|. HTI adalah gerakan dakwah Islam, menyeru untuk menerapkan syariat Islam dalam naungan Khilafah Islamiyah. Soal yang menjadi dalih pembubaran HTI adalah perjuangan HTI untuk melaksanakan kewajiban menegakan Khilafah. Padahal, tegas ahli dalam persidangan Kamis 8 Februari 2018 menyebut Khilafah adalah ajaran Islam. dengan demikian, esensi tindakan pembubaran HTI adalah pembungkaman dakwah Islam dan kriminalisasi terhadap ajaran Islam.

5|. Sesungguhnya yang memecah belah dan merongrong negara ini adalah perilaku busuk para penguasa yang koruptif, menjadi agen dan antek penjajah asing dan aseng, melepaskan aset umat dan bangsa, membiarkan kemiskinan meraja lela, memerangi ulama, mengkriminalisasi ajaran Islam. Namun betapapun demikian, media seperti metro tivi ini tidak akan pernah mungkin mengulasnya.

Berdasarkan hal itu, kami Koalisi Advokat Penjaga Islam menyatakan :

Pertama, menolak penggiringan opini (framing) yang dilakukan metro tivi, dengan membuat forum sepihak yang tendensius kemudian membuat kesimpulan serampangan, padahal persoalan ini sedang diperiksa dan diadili pengadilan.

Kedua, menyeru kepada semua pihak baik Pemerintah maupun media agar menjunjung tinggi asas presumption of innocent dan equaly before the law, sehingga tidak terburu-buru membuat kesimpulan dan mendahului putusan pengadilan, dengan membuat opini-opini publik yang menyesatkan.

Ketiga, sesungguhnya HTI adalah gerakan dakwah Islam, bagian dari umat Islam yang berjuang untuk mengembalikan mahkota kemuliaan Islam dengan memperjuangkan tegaknya Khilafah. Karenanya, seluruh komponen umat Islam wajib bersatu, bahu membahu, saling bergandengan tangan untuk melawan seluruh tindakan yang ingin mendeskreditkan Islam dan para pengembannya.

Jakarta, 09 Februari 2018

Ttd

AHMAD KHOZINUDIN, S.H

Ketua Koalisi Advokat Penjaga Islam
Koornas Koalisi 1000 Advokat Bela Islam

%d blogger menyukai ini: