Genosida Muslim Myanmar, Dunia Hanya Mengutuk, Tidak Lebih!

Meskipun genosida yang dialami minoritas Rohingya di Myanmar telah menarik perhatian media yang begitu besar dalam beberapa bulan terakhir, namun tidak ada indikasi bahwa masyarakat internasional mau bertindak untuk merubah keadaan. Kondisi ini menyebabkan ratusan ribu pengungsi Rohingya terdampar di kamp-kamp pengungsian di perbatasan antara Myanmar dan Bangladesh.

Sementara pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa menggunakan istilah ” genosida ” untuk menggambarkan pelanggaran besar-besaran yang dialami minoritas Rohingya di tangan tentara Myanmar, pasukan keamanan dan milisi Buddha, tidak ada rencana tindakan untuk membendung genosida yang telah dilakukan. .

Selama kurang lebih enam bulan, mulai Agustus 2017, diperkirakan 655.000 pengungsi Rohingya melarikan diri atau eksodus melintasi perbatasan antara Myanmar dan Bangladesh. Sebagian besar merupakan korban “operasi pembersihan” – sebuah istilah yang digunakan oleh militer Myanmar untuk menggambarkan pembersihan etnis Rohingya – di negara bagian Rakhine.

Dalam sebuah laporan baru-baru ini, Medecins Sans Frontieres (MSF) menyampaikan korban tewas Rohingya yang mengerikan pada bulan pertama kampanye genosida tersebut.

Lebih dari 9.000 orang Rohingya terbunuh antara 25 Agustus sampai 24 September, menurut MSF. Jumlah ini termasuk 730 anak di bawah usia lima tahun. Sebagian besar dari mereka adalam muslim.

Eric Schwartz of Refugee International menggambarkan kejadian ini dalam sebuah wawancara dengan American National Public Radio (NPR) sebagai “salah satu kejahatan terbesar pada dekade ini – kekerasan dan pengusiran paksa ratusan ribu orang dalam hitungan minggu.”

Ditambah dengan banyak laporan tentang kasus pemerkosaan, pembunuhan langsung, dan pembakaran massal di desa-desa, rakyat Rohingya dibiarkan tak berdaya dalam menghadapi kekejaman yang sulit digambarkan dengan kata-kata.

Lebih buruk lagi, kesepakatan baru-baru ini antara Myanmar dan Bangladesh telah untuk memulangkan pengungsi ini, sama sekali tidak menjamin keselamatan mereka.

Tanpa perlindungan di tempat mereka akan kembali, dan rakyat Rohingya yang telah dilucuti dari status hukum mereka sebagai warga negara atau orang asing legal di Myanmar, kembali sama resikonya dengan usaha melarikan diri.

Meskipun kekejaman yang dialami oleh muslim Rohingya telah berlangsung puluhan tahun, sebuah kampanye pembersihan etnis (genosida) baru dimulai pada tahun 2012, ketika 100.000 muslim Rohingya dipaksa keluar dari desa dan kota mereka untuk tinggal di kamp- kamp pengungsian.

Pada tahun 2013, lebih dari 140.000 orang juga mengungsi, sebuah tren yang berlanjut sampai Agustus lalu, ketika serangan etnis berakhir dengan genosida habis-habisan yang melibatkan semua unsur personil keamanan pemerintah, dan dibela dan direstui oleh para pejabat Myanmar, termasuk Aung San Suu Kyi, yang selama puluhan tahun disebut-sebut oleh pemerintah dan media barat sebagai ikon demokrasi dan pahlawan hak asasi manusia.

Namun, segera setelah Suu Kyi dibebaskan dari tahanan rumahnya dan menjadi pemimpin Myanmar pada tahun 2015, dia bertindak lebih kejam daripada mantan musuh militernya. Dia tidak hanya menolak untuk mengutuk kekerasan terhadap Rohingya, dia bahkan tidak mau mengakui dan menolak untuk menggunakan istilah “Rohingya” pada minoritas yang selalu dianiaya secara historis.

Dukungan Suu Kyi atas kekerasan militer yang tanpa henti telah membuatnya dihina dan dikritik banyak orang. Namun, terlalu banyak penekanan yang diberikan untuk menarik rasa keadilan moralnya sampai pada titik bahwa tidak ada strategi yang dilakukan untuk menghadapi kejahatan militer dan pemerintah Myanmar, baik oleh pemimpin Asia maupun oleh masyarakat internasional.

Sebagai gantinya, sebuah “dewan penasihat internasional” yang tidak punya otoritas yang kuat dibentuk untuk melaksanakan rekomendasi oleh dewan penasihat lain yang dipimpin oleh Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal PBB.

Dewan penasihat terbukti tidak lain hanyalah instrumen yang tidak digunakan oleh pemerintah Myanmar untuk menghentikan kejahatan militer. Sebenarnya, ini adalah penilaian mantan anggota kabinet AS dan diplomat tertinggi, Bill Richardson, yang baru saja mengundurkan diri dari dewan tersebut.

“Alasan utama saya mengundurkan diri karena dewan penasihat hanya seperti kapur tulis,” katanya kepada Reuters, menegaskan bahwa dia tidak ingin menjadi bagian dari “regu pemandu sorak untuk pemerintah.”

Dia juga menuduh Suu Kyi “pemimpin amoral.”

Kutukan semacam itu sudah tidak mencukupi lagi. Suu Kyi harus dimintai pertanggungjawaban lebih dari kegagalan moralnya tapi, mengingat posisi kepemimpinannya, dia harus bertanggung jawab langsung atas kejahatan terhadap kemanusiaan, bersama dengan jajaran keamanan dan militernya.

Pengungsi Rohongya mencapai perbatasan Bangladesh setelah melewati sungai Naf yang berbatasan dengan Myanmar, 5 Sept 2017 (AP Photo/Bernat Armangue)

Phil Robertson dari Human Rights Watch adalah salah satu orang yang bersuara lantang di antara kelompok hak asasi manusia yang meminta Dewan Keamanan PBB untuk menyeret Myanmar ke Pengadilan Internasional (ICC) di Den Haag. Meskipun Myanmar bukanlah penandatangan Traktat Roma, upaya semacam itu adalah satu-satunya cara untuk menuntut negara yang tidak meratifikasi ICC.

Langkah ini dapat dibantah secara hukum, karena pemerintah Myanmar tidak menunjukkan penyesalan apapun terhadap kekerasan mengerikan yang telah mereka lakukan pada muslim Rohingya.

Robertson juga menyerukan pemberian “sanksi “, supaya mendapat perhatian para elit negara yang berkuasa atas militer dan pemerintahan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Myanmar, dengan bantuan AS dan kekuatan Barat lainnya, diizinkan untuk membuka ekonominya kepada investor asing. Miliaran dolar AS investasi langsung asing telah disalurkan ke Myanmar dan enam miliar dolar AS lagi juga diperkirakan akan memasuki negara tersebut pada 2018.

Myanmar seharusnya tidak diberi imbalan dengan sejumlah besar investasi asing, sementara seluruh masyarakat terbunuh, cacat atau dijadikan pengungsi.

Tanpa sanksi yang menargetkan pemerintah dan militer – bukan rakyat – ditambah dengan tindakan hukum untuk mengadili para pemimpin Myanmar, termasuk Suu Kyi, genosida Rohingya akan terus berlanjut tanpa henti.

 

Sumber: www.seraamedia.org

%d blogger menyukai ini: