Indonesia Pusat Studi Islam Moderat

Oleh: Arum Ihsan (Pemerhati Masalah Sosial Budaya)

 

Pada tanggal 18 Januari 2018, Presiden Jokowi   dengan beberapa jajaran menggelar rapat terbatas membicarakan perkembangan pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia ternyata merupakan realisasi  Perpres Nomor 57 yang ditandatangani Presiden pada tanggal 29 Juni 2016 lalu.  Pembangunan universitas internasional itu dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan pengakuan masyarakat akademik internasional atas Islam di Indonesia dan menempatkannya sebagai salah satu unsur penting peradaban dunia.

Universitas yang direncanakan berlokasi di Cimanggis, Depok, Jawa Barat itu akan dibangun di lahan  127 hektar, sebagaimana disampaikan oleh Menristekdikti.  Tahap persiapan dan leader projectnya   Kementerian Agama, sementara Kemenristekdikti hanya membantu sisi akademiknya. DED (Detail Engineering Detail) sudah disiapkan Kementrian PUPR dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) sudah diserahkan ke Kemenag untuk dilaksanakan.

 

UIII untuk Siapa?

Di tengah kacaunya pengelolaan Pendidikan Tinggi di Indonesia -mulai dari tenaga kerja pendidikan yang tak seimbang dengan banyaknya perguruan tinggi dan jumlah mahasiswa yang makin bertambah, minimnya jumlah dana penelitian serta buruknya kualitas pendidikan-  rencana pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia ini cukup mengherankan.

Bagaimana tidak, sebagaimana ditekankan oleh Kepala Negara, alasan pembangunan  UIII ini bukan untuk menjawab kebutuhan domestik, tetapi untuk menjawab kebutuhan masyarakat internasional.  Secara bombastis, dikatakan usaha itu dilakukan untuk memperkukuh kepemimpinan Indonesia di internasional terutama umat Islam internasional.

Pembangunan universitas –apalagi yang berskala internasional- tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Bagaimana pemerintah mampu memenuhi kebutuhan perguruan tinggi internasional bila kebutuhan pendanaan PT dalam negeri saja tak mencukupi?

Masih segar dalam ingatan kita, pada bulan Desember 2017, Menristekdikti menghimbau PTN untuk menggabungkan fakultas-fakultas  yang masih dalam satu rumpun.  Semisal ada kampus yang membuka fakultas kedokteran, kesehatan masyarakat, keperawatan, kesehatan masyarakat dan fakultas kedokteran hewan, maka semua fakultas itu perlu dimerger menjadi satu fakultas saja, yakni fakultas kedokteran dan kesehatan. Bahkan pemerintah menjanjikan akan berikan insentif sebesar 30 miliar rupiah bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang menginisiasi diri untuk melakukan penggabungan fakultas.  Apa alasan utama dilakukan merge ini? Tak lain adalah karena keterbatasan sumber daya, baik anggaran maupun sumber daya manusia.

Namun hambatan dana tampaknya membuat pemerintah bergeming.  Pembangunan fisik UIII  saja diperkirakan membutuhkan dana Rp 3,9 triliun.  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono mengatakan bahwa pendanaan pembangunan UIII berasal dari beberapa sumber. Sumber dana itu mulai dari APBN hingga hibah negara sahabat.

APBN menyediakan Rp 600 miliar untuk tahun 2018, untuk tahun depan belum ditentukan alokasinya. Sedangkan hibah dari negara-negara lain akan diurus Wakil Presiden. Meski demikian, Basuki mengakui ada sedikit kendala dalam hal pencairan anggaran untuk tahun 2018 ini.[1]

Bila untuk pendanaan awal saja sebenarnya pemerintah sudah kewalahan, bagaimana dengan operasional dan pengembangannya?  Padahal untuk merogoh kocek dalam-dalam untuk dana pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang telah ada saja pemerintah kerap berkilah, mengapa masih nekat membangun  UIII?  Berarti ada dorongan (baca : paksaan) untuk mewujudkan agenda yang tidak realistis ini.

 

UIII Cetak Kader Islam Moderat

Praduga bahwa pembangunan Universitas Internasional Indonesia memiliki motif khusus,   makin tampak dari target pembelajaran di UIII nantinya.   Dalam praktiknya nanti, proses akademik di UIII tidak hanya terbatas pada aktivitas belajar mengajar atau penelitian semata, tapi juga diarahkan untuk berperan menyebarluaskan ajaran dan praktik Islam yang moderat, toleran, dan demokratis. Lulusannya diharapkan piawai berdiplomasi dengan konten Islam moderat yang dianggap sesuai dengan kemajuan zaman di tengah-tengah masyarakat internasional.

Yang mendasari masifitas gerakan Islam moderat di dunia Islam, yang berujung pada upaya-upaya paksa menjejalkan paham ini, dikarenakan Islam moderat memang tak pernah dikenal oleh kaum muslimin. Islam moderat adalah suatu yang asing di benak kaum muslimin, yang hari ini berupaya dikenalkan dan dibenakkan oleh kafir Barat. Mereka narasikan Islam moderat adalah Islam yang tidak kaku, yang mau terbuka dan toleran terhadap  pemikiran dan ide di luar Islam (baca : Barat). Pada hakekatnya, dengan narasi ini mereka ingin kaum muslimin melepaskan genggamannya terhadap aqidah dan syariat Allah.

Karena itulah, Barat butuh corong untuk menyampaikan ide Islam moderat ini di tubuh kaum muslimin. Corong yang efektif adalah kaum muslimin di negeri muslim terbesar ini. Liciknya, dalam mendapatkan kader Islam moderat dari tubuh kaum muslimin ini dilakukan  dengan menjadikan negeri ini sebagai ikon Islam moderat. Sampai-sampai melalui lisan para anteknya mereka katakan, bahwa jika pemuda Islam Indonesia yang belajar di Timur Tengah disarankan untuk mempelajari ilmu ekonomi perdagangan atau perminyakan saja. Tapi sebaliknya, generasi muda Timur Tengah yang ingin belajar ke Indonesia sebaiknya belajar mengenai Islam. Karena menurut mereka, Islam yang ada di Indonesia ini dalam praktik kesehariannya adalah Islam yang benar alias toleran terhadap pemikiran kufur Barat.

 

Bahaya Islam Moderat

Makin nyata dengan berbagai rancangan mereka, Islam moderat ditujukan untuk menyesatkan pemikiran kaum muslimin. Kaum muslimin yang buta politik  menjadi lahan subur untuk menyemaikan gagasan rusak ini. Mereka termakan oleh gagasan dan ide yang jauh dari nilai-nilai Islam. Di saat mereka mengambil gagasan Islam moderat, mereka justru menjadi pihak yang membenci ajaran Islam sendiri dan mendudukkan saudara seimannya sebagai ancaman.

Di satu sisi, negeri yang makin miskin prestasi dan miskin visi ini, mudah masuk dalam jebakan musuh-musuh Islam. Mereka tanpa sadar menjadi pion dalam mengokohkan peradaban kapitalis sekuler. Sebaliknya mereka menjadi pihak yang berada di barisan penghalang kebangkitan Islam. Oleh karena itu, satu-satunya jalan membendung narasi Islam moderat, tak lain adalah menggencarkan dakwah di tengah umat. Menjadikan dakwah sebagai naar (api), yang akan membakar ide yang fasad  (baca : Islam moderat dan ide sesat lainnya) sekaligus menjadi nuur (cahaya), yang akan menunjukkan kemuliaan Islam sebagai satu-satunya poros kehidupan. Wallahu a‘lamu

[1] http://nasional.kompas.com/read/2018/01/18/17431941/pembangunan-uiii-butuh-rp-39-triliun-wapres-dapat-tugas-cari-uang

%d blogger menyukai ini: