Saat Multilateralisme dan Regionalisme Ekonomi, Di mana posisi Indonesia?

Oleh: Sari Zunairah Ashleena SIP

 

Tahun 2018 diprediksi merupakan tahun kebangkitan kembali ekonomi dunia, setelah 10 tahun ini mengalami kelesuan. Kebangkitan ini ditandai dengan menguatnya multilateralisme serta regionalisme ekonomi. Istilah multilateralisme dalam hubungan internasional bisa didefinisikan sebagai kerjasama yang dilakukan beberapa Negara.[1]

Dalam terminology ekonomi, multilateralisme ekonomi merupakan kerjasama antar negara negara (terutama negara ekonomi menengah dan kuat) di bidang ekonomi. Kerjasama ini mengacu pada sejumlah kesepakatan-kesepakatan kerjasama ekonomi yang dilakukan beberapa negara. Dan arah kecenderungan multilateralisme saat ini adalah regionalism. Sebut saja TPP (Trans Pasifik Partnership) yang melibatkan negara asia dan pasifik, RCEP (Regional Comperehensive Economic Partnership) yang juga merupakan kerjasama antar negara asia, NAFTA (North Atlantic Free Trade Area), dan sejumlah kesepakatan regionalism ekonomi lainnya.

Trend peningkatan multilateralisme dan regionalism ekonomi  terjadi hampir di setiap kawasan dunia. Para Ahli ekonomi mengestimasi bahwa di akhir tahun 2015 sejumlah perjanjian perdagangan regional mengalami kenaikan 4 kali lipat dari 70 di tahun 1990 menjadi 270. [2]

Mengapa terjadi trend multilateralisme regional? Setidaknya terdapat dua hal pokok untuk  menjelaskan fenomena ini.  Pertama, semakin kompleksnya rantai pasok.  Perusahaan-perusahaan  multinasional terus meningkatakn kewaspadaan mereka untuk mengarahkan pasar yang berbeda di setiap negara. Perusahaan –perusahaan ini mereka lebih suka bekerjasama dengan melakukan aktivitas blok ekonomi.[3]

Bagi perusahaan multinasional, sangat beresiko jika melakukan perjanjian B to B (business to business) dengan suatu negara tanpa memperhatikan kondisi ekonomi kawasan. Pasalnya, garis batas negara kian samar. Rantai pasok dan sumber bahan baku, dan sumber daya alam bisa dengan mudah didapat dari suatu negara di kawasan. Jika terpaku hanya pada suatu negara yang diikat dengan perjanjian ekonomi tertentu, maka perusahaan multinasional akan kehilangan kesempatan mendapatkan sumber bahan pokok, sumber daya manusia dan rantai pasok yang lebih murah dan efisien dari negara sejenis dalam suatu kawasan.

Misalnya, jika suatu perusahaan seperti Nike ingin mendapatkan sumber bahan  pokok sepatu yang murah, SDM buruh murah yang terlatih, dan rantai pasok yang efisien, tentu lebih menguntungkan jika negara asal Nike menjalin kerjasama dengan ASEAN dibanding hanya kerjasama bilateral dengan Indonesia. Perusahaan Nike bisa dengan mudah memindahkan pabriknya dari Indonesia ke Vietnam, jika melihat Vietnam lebih prospek untuk menekan biaya produksi karena buruh Vietnam lebih murah, misalnya. Selain itu, kerjasama dengan kawasan akan membuka peluang pasar lebih luas dibanding kerjasama bilateral.  Jelas, bagi perusahaan multinasional, terikat dengan regionalism lebih menguntungkan dibanding bilateralism.

Kedua, saat ini, digital economy telah banyak memotong garis-garis batas fisik suatu negara.  Di tahun keuangan 2025 aliran perdagangan melalui internet diprediksi akan  memegang kunci ekonomi. Nilai volume perdagangan digital diprediksikan akan mencapai $20 Trilyun.[4]

Nilai yang sangat fantastis. Hal ini sangat wajar, karena ekonomi digital adalah ekonomi lintas batas negara. Para pelaku ekonomi digital bisa meraup pasar, menguasai rantai pasok dan sumber bahan baku ekonomi hingga ke pelosok. Sebagai contoh, raksasa marketplace Amazon dan Alibaba. Kedua marketplace ini telah menjadi pusat transaksi besar perdagangan dunia. Di kedua marketplace ini, berkumpul para produsen primer yang menjadi sumber bahan baku utama dari berbagai belahan dunia. Di sini juga berkumpul reseller-reseller yang menajdi rantai pasok lintas batas negara. Itu;ah tempat berkumpul pasar tingkat dunia yang tidak bisa dihalangi oleh batas negara.

Jika perjanjian multilateralisme regionalism tidak dijalin oleh negara-negara kawasan, maka negara-negara tersebut akan tertinggal gerbong laju ekonomi dunia yang digerakkan dunia digital. Perusahaan multinasional akan tertinggal dan kehilangan pasar tanpa include dalam ekonomi digital. Contohnya sangat nyata, di Indonesia retail seperti Ramayana, Seven Eleven bisa ambruk tergeser pasar digital. Perusahaan transportasi konvensional bisa bangkrut digeser oleh transortasi online yang dengan cepat brekembang diberbagai belahan dunia, seperti Uber dan Grab.

 

Tantangan Ekonomi Global dan Kecenderungan Regionalisme

Walaupun dunia mengalami trend pertumbuhan ekonomi dengan adanya multilateralisme dan regionalism, ekonomi dunia juga mengalami sejumlah tantangan.  Managing Directur  IMF Christine Lagarde mengumumkan bahwa di tahun 2017 pertumbuhan global menjadi lebih kuat (3,6%) dan lebih mendasar dibanding tahun-tahun belakangan ini, dan pertumbuhan tahun ini  (2018) akan lebih tinggi sedikit.  Namun, Lagarde juga menunjukan bahwa ada resiko ekonomi, yang akan dihadapi dunia,  seperti pengetatan ekonomi, pasar modal yang rentan, proteksionisme perdagangan dan disrupsi teknologi seperti kasus crypto currency.[5]

Tantangan ekonomi dunia saat ini juga terjadi dari bidang politik dan keamanan. Pasca Brexit, Inggris dan Eropa masih mengalami ketidakpastian dan kebingungan ekonomi. AS keluar dari beberapa kesepakatan dagang regional seperti NAFTA dan TPP, membuat dunia skeptis dalam menunggu kebijakan dan move politik pemerintah Trump. Isu nuklir Korea utara, perjanjian nuklir Iran, dan krisis Ukraina, merupakan tantangan politik dan keamanan yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi dunia.

Resiko politik diprediksikan lebih sulit dari resiko ekonomi.   Provokasi Korea utara, petualangan Rusia di Ukraina dan Suriah, permainan kekuatan China, ketidakstabilan timur tengah, dan unilateralisme AS. Merupaakan tantangan –tantangan politik yang bisa mempengaruhi ekonomi dunia secara signifikan.

Untuk mengatasi tantangan ini, negara ekonomi kuat cenderung melakukan regionalism ekonomi. Jepang telah komitmen mendukung ambisi Belt n Road nya China, ASEAN Akan segera menggandeng India untuk kerjasama ekonomi, percepatan free trade asia pasifik dalam skema RCEP dan PTT.[6] Hal ini juga dimanfaatkan oleh AS untuk bermain di dalam regionalisme ekonomi. AS menjalin kesepakatan ekonomi dengan China, India, Australia dan Korea Selatan

AS tampak memainkan permainan ekonomi nya dengan baik. AS meningkatkan kepentinganya secara signifikan dengan merampungkan investasi bilateral dengan dua raksasa Asia, China dan India.  AS menjalin kesepakatan ekonomi dengan negara-negara kunci di kawasan Asia Pasifik, yaitu China, India, Australia dan Korea Selatan. Di sini terlihat, bahwa ambisi AS dalam perekonomian diwujudkan dalam permainan non resiko atau minim resiko. AS lebih memilih kerjasama dengan negara-negara kunci ekonomi kawasan dan keluar dari kerjasama perdagangan bebas kawasan. Jelas, bagi AS ini akan sangat menguntungkan dan sedikit resiko.

Sejumlah negara besar juga terus memainkan peranan dalam multilateralisme dan regionalism. China dengan inisisasi pembangunan jalur sutra baru dan One Belt One road, mencoba menguasai kawasan ASIA. Jepang dengan China secara simultan membentuk kontur Regional Comperehensif economic partnership, sebuah FTA yang hampir melingkupi separuh populasi dunia, dan output ketiga dunia, dengan mengecualikan AS.[7] Eropa bekerjasama dengan beberapa negara Asia seperti Indonesia dengan perjanjian Eropian Union comperehensive economic partnership.

ASEAN pun melakukan pendekatan dengan India dan berlanjut akan kembali melakukan pendekatan dengan Cina, Jepang, Korea, Australia dan Selandia Baru untuk kerjasama perdagangan sebagai bentuk regionalism ekonomi. [8]  Australia ikut bergabung dalam TPP. Terlihat sekali bahwa tren regionalism ekonomi khususnya di kawasan ASIA terus bertumbuh dan berkembang. Dari tren regionalism dan multilateralisme ekonomi, terlihat negara-negara maju terus memainkan peranan kuncinya. AS, China, jepang, Uni Eropa, Korea Selatan, Australia adalah negara-negara yang memainkan peran kunci dalam ekonomi dunia khususnya di kawasan ASIA pAsifik.   Seolah-olah, negara-negara ekonomi maju di dunia tidak ingin kehilangan kesempatan memenangkan kue ekonomi melalui regionalism dan multilaterisme ekonomi ini.

 

Saat Regionalisme Ekonomi Terjadi, Di mana Indonesia?

Indonesia sebagai negara besar di kawasan Asia Asifik perlu merespon tren regionalism ini dengan mengeluarkan berbagai kebijakan.  Merespon kondisi ekonomi global, Indonesia mencoba memanfaatkannya untuk mengambil keuntungan ekonomis. Indonesia semakin memudahkan investasi asing, ease of doing bussiness (eodb), dan bekerjasama dengan negara kawasan dalam perdagangan bebas.

Dalam pidato Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu 2018 menekankan perlunya kemitraan untuk menghormati hukum internasional dan mengembangkan multilateralisme. Dalam bidang ekonomi, Menlu menginginkan adanya pemanfaatan  peluang pemulihan ekonomi global, intensifikasi perundingan kerjasama perdagangan dan ekonomi baik berupa CEPA (Comperehensif economic partnership Agreement), FTA (free Trade Area) maupun PTA. Indonesia juga akan terus mendorong ekonomi kreatif sebagai pilar pertumbuhan ekonomi global dan untuk berkontribusi bagi perdamaian dunia. Di kawasan, Menlu Retno memandang perlunya membangun arsitektur kawasan. Indonesia ingin agar ekosistem perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan bukan saja terbangun di ASEAN, tetapi juga di Lingkar Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yaitu Lingkar Indo-Pasifik. [9]  Dari sini jelas, Indoensia telah menempatkan dirinya berada di dalam tren multilateralisme dan regionalism ekonomi. Bahkan Indonesia mencoba memainkan peranan dalam tren tersebut.

Di dalam negeri, untuk merespon regionalism ekonomi dan memainkan peranan di dalamnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mendorong upaya peningkatan investasi dan kemudahan berbisnis di Indonesia.  Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Indonesia akan fokus pada 1.053 investasi yang sudah di-register dan banyak aplikasi investasi lainnya. Pemerintah akan masuk ke masalah detail yang menjadi penghambat investasi dan berupaya menghilangkan berbagai macam masalah. Selain itu, kata Sri Mulyani, pemerintah juga terus memperbaiki iklim berbisnis di Indonesia. Hal itu salah satunya dengan mengurangi larangan terbatas (lartas) impor dari 40 persen menjadi 20 persen.[10]

Wajarlah jika mengawali tahun 2018 ini pemerintah bersikukuh untuk melakukan impor beras walaupun negeri ini akan menghadapi panen raya di bulan Februari. Pembenahan peraturan hingga ke tingkat daerah dilakukan untuk mewujudkan iklim kemudahan bisnis dan membuka peluang besar terhadap investasi asing.

Ibarat pisau bermata dua, pemanfaatan ekonomi global dan regionalisme ekonomi, akan berdampak pada dua hal bagi Indonesia. Pertama, saat Indonesia mampu berdaulat atas ekonominya, maka, indonesia bisa menjadi pemain kunci dan aktor utama ekonomi global dan regional. Indonesia akan mampu meraih manfaat sebesar-besarnya dari kondisi ekonomi global. Namun hal ini dengan catatan Indonesia berdaulat penuh atas ekonomi dan politiknya.

Kedua, Indonesia akan jadi obyek dan sasaran pasar dunia. China sendiri mengakui bahwa ada permainan ekonomi dan pasar yang digerakan oleh luar negara (para pemilik modal, red). Saat Indonesia membuka lebar-lebar keran investasi dan kemudahan bisnis, pemanfaatan Indonesia oleh pihak-pihak tertentu justru akan terjadi. Pasar negara ini yang berjumlah 250 juta akan menjadi ceruk yang menguntungkan negara lain. Terlebih lagi kelemahan industri dan teknologi negeri ini telah terjadi. Menjadikan Indonesia sebagai sasaran empuk bagi negara lain.

Pilihan menempati posisi obyek ataukah subyek dalam multilateralisme dan regionalism ekonomi ada di tangan bangsa ini. Jika Indonesia bertahan dengan sistem ekonomi kapitalis disertai kelemahan di bidang industri dan teknologi, roda ekonomi dan pasar dipegang oleh pemilik modal, maka kedaulatan ekonomi di negeri sendiri pun tidak bisa dipegang. Tanpa kedaulatan ekonomi, Indonesia hanya akan menjadi obyek raksasa ekonomi dunia. Negeri ini akan menjadi obyek ambisi ekonomi negara-negara besar. Walhasil keterlibatan Indonesia dalam regionalism ekonomi, adalah ibarat menyodorkan jiwa negeri ini untuk dipegang oleh negara lain.

Namun, jika negara ini meninggalkan kapitalisme, meninggalkan sistem ekonomi yang dikuasai segelintir orang pemilik modal, lalu negeri ini menumbuhkan industri dan teknologi secara mandiri, apalagi jika memegang kedaulatan ekonomi sendiri dengan sistem yang khas, maka Indonesia bisa menjadi subyek dalam regionalism ekonomi. Indonesia bisa menjadi pemain (bukan obyek) dalam percaturan ekonomi dunia saat negeri ini memiliki sebuah sistem khas yang tidak bergantung pada kapitalisme, bahkan bisa menjadi lawan kapitalisme. Kekhasan sistem inilah yang membuat negeri ini bisa menjadi subyek. Bahkan bisa menjadi leader bukan follower. Menjadi creator bukan user. Sistem khas ini hanya ada pada Islam. Sistem ekonomi Islam akan menyelamatkan Indonesia untuk bisa selamat dan memegang kunci ekonomi regional bahkan dunia.[]

 

[1] https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/contoh-kerjasama-multilateral

[2] Ali Wyne, rand.org

[3] Ibidem 2

[4] Ibidem 2

[5] csis.org

[6] Ibidem 5

[7] Ibidem 5

[8]republika.co.id

[9] kemlu.go.id

[10] Ibidem 6

%d blogger menyukai ini: