Kapitalisme Sekulerisme Tumbuh Suburkan Kekerasaan Seksual Pada Anak

Oleh: dr. Arum Harjanti (Pemerhati Masalah Perempuan, Keluarga dan Generasi)

Awal tahun 2018,  masyarakat dikejutkan dengan dua peristiwa kejahatan seksual yang melibatkan anak-anak. Peristiwa pertama adalah kasus sodomi di Tangerang yang makan banyak korban. Sedangkan peristiwa kedua adalah beredarnya video porno yang diperankan seorang perempuan dewasa dan tiga bocah lelaki yang dilakukan di Bandung.  Dua peristiwa ini semakin membuktikan Indonesia belum lepas dari Darurat Kekerasan Seksual Anak yang dicanangkan lima tahun  yang lalu.

Bahkan  Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai dalam konferensi pers di kantor LPSK Jakarta tanggal 10 Januari 2018 yang lalu, menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat kenaikan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak  (KSA) pada tahun 2017.  Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menyebut jumlah permohonan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak ini peningkatannya sangat mencolok.  Pada tahun 2017 ada 111 permohonan perlindungan, sementara pada tahun 2016 permohonan perlindungan berjumlah 62.   Angka tersebut dipastikan lebih besar jika banyak korban yang tidak melapor ke LPSK.  Dua peristiwa kekerasan seksual yang terjadi awal Januari tahun 2018 ini membuat LPSK memprediksi angka kekerasan seksual terhadap anak ini masih tetap tinggi pada tahun 2018.  Dan ternyata prediksi ketua LPSK itu terbukti.  Belum juga bulan Januari 2018 berakhir, sederetan kasus KSA terungkap di berbagai daerah.  Pelakunya pun beragam, bahkan ada ayah kandung dan guru sebuah SMP.

Regulasi Tak Bergigi, KSA Terus Terjadi

Lima tahun yang lalu, Indonesia Darurat kekerasan seksual terhadap anak ditetapkan oleh Komnas Perlindungan Anak. Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, menyatakan kekerasan seksual pada anak meningkat pesat sejak 2010.  Laporan kekerasan pada anak yang masuk ke Komnas PA tahun 2010 hingga 2014 didominasi kejahatan seksual dan angkanya berkisar antara 42-62 persen.

Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kemenko PMK,  Marwan Syaukani dalam  Rakor Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN AKSA) pada 12 Juni 2017 lalu menyatakan hasil pantauan di media cetak dan elektronik menyebutkan bahwa rata-rata terjadi 50-60 kekerasan terhadap anak tiap minggunya dan 75% adalah kekerasan seksual anak (KSA).

Ada banyak analisa mengapa KSA terus terjadi. Wakil Ketua KPAI, Rita Pranawati menyatakan maraknya KSA, baik kasus pedofilia, video mesum yang melibatkan anak maupun perkosaan siswi sekolah merupakan mata rantai panjang dengan penyebab yang kompleks.  Penyebab itu antara lain, tantangan eksternal, faktor ekonomi dan pengasuhan orang tua yang kurang.  Rita mengakui adanya tantangan eksternal yang kuat misalnya pornografi dan teknologi yang mengakibatkan terjadinya KSA.  Maraknya pornografi dalam berbagai bentuk, membuat mudah terpapar pornografi secara terus menerus, dan akan mempengaruhi akal dan pikiran.  Kemajuan teknologi menambah kemudahan anak mengakses pornografi.  Minimnya literasi media ramah anak dan ruang publik ramah anak membuat anak tidak memiliki pilihan lain dalam memanfaatkan waktunya.

Faktor ekonomi, yaitu adanya kemiskinan menjadi alasan untuk melakukan eksploitasi seksual pada anak. Komisioner KPAI Jasra Putra membenarkan faktor ekonomi sebagai pemicu utama anak menjadi korban pedofilia.  Bahkan seorang ayah sampai tega mengeksploitasi anaknya sendiri seperti yang terjadi pada video porno dari Bandung demi sejumlah uang.  Faktor selanjutnya adalah pengasuhan orang tua yang masih kurang, khususnya edukasi tentang kesehatan reproduksi. KPAI mendorong orang tua memberikan edukasi masalah kesehatan reproduksi.  Anak umumnya tidak tahu bahwa yang ia alami merupakan pelecehan atau kekerasan seksual.

Keprihatinan atas maraknya KSA makin besar karena Indonesia sudah memiliki regulasi untuk menangani KSA sebagaimana pengakuan Ketua KPAI Sutanto.  Ada beberapa aturan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada anak dari kekerasan seksual.  Indonesia memiliki UU No 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yang melindungi anak dari kekerasan secara umum termasuk kekerasan seksual.   Jika kekerasan seksual terjadi dalam ruang lingkup keluarga, maka pelaku juga dapat dijerat dengan UU no 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Tahun 2014, UU no 23 Tahun 2002 diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan pemberatan sanksi pidana dan denda yang lebih tinggi bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual.  Pemberatan hukuman dengan penambahan pidana 1/3 (sepertiga) juga ditetapkan jika pelaku adalah orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik.

Pada 26 Mei 2016 ditetapkan tambahan hukuman bagi pelaku KSA berupa pengumuman identitas pelaku, tindakan kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU  Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  Perppu No 1 Tahun 2016 ini kemudian disahkan menjad UU no 17 tahun 2016 pada tanggal 9 November 2016. Dan pada tahun 2017 ada regulasi yang mendukung  korban anak mendapatkan pemenuhan haknya.  Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak korban mewajibkan kepada penyidik dan penuntut untuk memberikan informasi kepada korban bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan restitusi.

Melihat fakta KSA yang tak henti, maka nampaklah bahwa regulasi yang ada ternyata tidak mampu untuk mencegah apalagi memberantas tuntas KSA.  PAI menilai belum adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia, merupakan salah satu penyebab hal ini terus terjadi.  Para pelaku juga  kebanyakan tidak mengetahui aturan tersebut.  Rencana Kemenkopmk untuk mengintensifkan sosialisasi  UU no 17 tahun 2016 menguatkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang sanksi yang memungkinkan pelaku mendapat hukuman kebiri itu.

Sekulerisme Kapitalisme sebagai Akar Masalah KSA

Maraknya KSA di tengah adanya berbagai regulasi pencegahan dan penanganan KSA perlu ditelaah secara seksama agar dapat diketahui akar masalahnya untuk kemudian dicari solusinya.  Hal ini sangat penting mengingat KSA memberikan trauma mendalam terhadap korban, bahkan beresiko membuat korban berubah menjadi pelaku, sehingga akan muncul korban baru.  Hal ini tentu saja memberikan pengaruh negatif terhadap terbentuknya generasi berkualitas dan nasib bangsa pada masa yang akan datang.

Terjadinya KSA dari waktu ke waktu sesungguhnya menunjukkan gambaran masyarakat yang sakit.  Bahkan dapat dikatakan masyarakat yang rusak, mengingat diantara pelaku ada yang berstatus guru bahkan ayah kandung.  Ini juga mencerminkan bahwa regulasi yang ada pun tidak ditakuti, meski sudah ada ancaman hukum kebiri dan pemberatan hukuman.

Di sisi lain hal ini juga menggambarkan rendahnya keimanan kepada Allah SWT dan adanya hari pertanggungjawaban semua amal di dunia. Inilah ciri masyarakat sekuler yang meniadakan peran Pencipta dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menangani KSA. Sekulerisme memang menerima adanya peran Pencipta, namun dibatasi hanya dalam ruang privat, yaitu ibadah  saja.  Sekulerisme menyerahkan pembuatan aturan dalam kehidupan umum kepada manusia.  Aturan buatan manusia itu bahkan sering menimbulkan pro dan kontra antara berbagai pihak yang memiliki pandangan dan kepentingan berbeda. Akibatnya penegakan aturan pun tidak dapat optimal dan efektif menyelesaikan akar masalah.

Maraknya KSA juga buah dari kapitalisme. Maraknya konten pornografi dalam berbagai media menunjukkan adanya kebebasan perilaku, termasuk kebebasan dalam ekonomi.  Apa saja yang menguntungkan dapat dikembangkan menjadi usaha, meski membahayakan dan merusak masyarakat.  Mudahnya mengakses dan terpapar pornografi berdampak pada meningkatnya dorongan untuk pemenuhan nafsu syahwat.  Lemahnya keimanan akan membuat jalan pintas pemenuhannya, sehingga terjadilah KSA.  Kapitalisme juga menghasilkan kemiskinan akibat lalainya negara dalam mengatur distribusi kekayaan secara merata kepada setiap individu rakyat.  Kemiskinan menjadi alasan untuk melakukan kejahatan dengan  motif mendapatkan uang.

Dengan demikian, jelaslah bahwa sekulerisme dan kapitalisme menyebabkan maraknya KSA.  Selama sekulerisme dan kapitalisme masih menjadi landasan, maka KSA mustahil diberantas sampai tuntas, meski ada regulasinya.

Sistem Islam Solusi Tuntas KSA

Islam sebagai aturan hidup yang sempurna yang diturunkan Allah SWT memberikan seperangkat aturan yang lengkap dan menyeluruh untuk menyelesaikan persoalan hidup manusia, termasuk KSA.  Islam memiliki mekanisme untuk mencegah dan memberantas KSA. Islam melarang benda dan aktivitas yang memberi peluang terjadinya KSA, seperti pornografi, baik dalam membuat, menyebarkan atau  menikmatinya.  Islam juga melarang usaha  menggunakan sesuatu yang haram.  Islam juga memiliki aturan yang mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan dan mengatur hubungan kekerabatan dalam keluarga.

Kesejahteraan setiap individu rakyat wajib dipenuhi oleh negara dengan berbagai mekanisme dalam sistem ekonomi Islam.  Sanksi tegas yang memberikan efek jera dan mencegah  juga ditetapkan oleh Islam,  didukung oleh aparat yang amanah.   Dan yang tidak kalah penting,  keimanan dan ketakwaan yang kuat, baik pada rakyat maupun petugas negara, menjadi benteng yang kokoh untuk senantiasa taat pada aturan Allah.  Dengan seperangkat aturan tersebut maka KSA dapat diberantas secara tuntas.  Itu pasti!

%d blogger menyukai ini: