Inginkan Kiblat Fashion Muslim Dunia, Tapi Mengkriminalisasi Khilafah?

Oleh: Juan Martin,S.Si.,M.Kes

Pada 2010, pemerintah Indonesia mencanangkan rencana menjadikan Indonesia sebagai pusat fashion Muslim Asia di tahun 2018 dan tingkat dunia di tahun 2020. Sejak saat itu, nilai ekspor produk busana muslim menunjukkan kenaikan 8,15%.

Bangkitnya industri fashion Muslim dunia telah sangat dirasakan beberapa tahun belakangan. Brand-brand ternama pun tak ragu menghadirkan elemen muslimah dalam produk mereka, sebut saja, Nike yang tahun 2017 memberi kejutan dengan meluncurkan Pro-Hijab, sports head scarf pertama untuk para pengguna hijab, Dolce And Gabbana yang memperkaya koleksi Spring-Summer 2016 dengan hijab dan abaya, dan peritel raksasa H&M yang menampilkan model berhijab, Marian ldrissi, pada kampanye mereka tahun 2016 Ialu.

Beberapa gelaran fashion Muslim dunia di beberapa negara yang notabene kiblat mode dunia tak absen mengangkat tema busana Muslim. Hal yang kontras disaat hijab digunakan Barat sebagai politik identitas yang dialamatkan pada Islam sebagai simbol terorisme.

Belajar dari AS, inggris, Perancis dan Korea, yang telah lebih dulu tampil sebagai kiblat fashion dunia, Indonesia sendiri memiliki mimpi menjadi kiblat fashion Muslim dunia. Kiranya butuh strategi bagaimana fashion Muslim Indonesia bisa menembus pasar internasional.

Salah satunya adalah dengan menggandeng Turki. Melalui The Gate: Jakarta-Istanbul Project, sebuah proyek yang diinisiasi oleh Think Fashion dan KIRI Istanbul, Iahirlah sebuah acara bertajuk Indonesia Experience yang diselenggarakan 28 September 2017 lalu.

Indonesia Experience merupakan sebuah kisah lanjutan dari event Muslim Fashion Festival di Jakarta Convention Center, April lalu, yang menggelar seminar tentang Turki sebagai gerbang fashion Muslim Indonesia. Seminar tersebut menghadirkan buyer dari Modanisa, e-commerce fesyen muslim terbesar, desainer Turki Onder Ozkan, dan fashion show sederet karya menarik dari Turki.

Modest wear memang tengah menjadi sorotan masyarakat dunia, khususnya Indonesia dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Menurut data Tomson Reuters dalam State of The Global Islamic Economy 2015/2016, Indonesia telah menjadi pasar konsumsi pakaian Muslim terbesar kelima di dunia, setelah Turki, Uni Emirat Arab, Nigeria, dan Saudi Arabia.

Untuk menjadi pusat fashion Muslim dunia, Indonesia juga harus menjadi inspirasi, pusat standarisasi, kualitas, pusat produksi, dan pusat perbelanjaan untuk menggerakkan ekonomi nasional. Mengacu pada hal inilah, Indonesian Fashion Chamber bersama Dyandra Promosindo menyelenggarakan Muslim Fashion Festival atau Muffest Indonesia yang sukses digelar pada tahun 2016, dan Muffest 2017.

Pada setiap tahunnya Indonesia dipandang mampu memberikan perubahan yang khas dalam menunjukan busana Muslim di mata dunia. Sehingga saat ini Indonesia mampu menjadi negara yang dipandang atas karya busana muslim yang dimiliki. Sedangkan negara Timur Tengah yang dominan umat Muslim kalah bersaing dengan Indonesia dalam fashion busana Muslim.

Kontradiktif!

Di tengah angin segar bisnis fashion busana Muslim. Kita tentu masih ingat, bagaimana beberapa wali kota di Prancis melarang burkini di pantai-pantai. Di Jerman, Kanselir Angela Merkel mendukung larangan mengenakan burqa bagi perempuan Muslim.

Meski Dolce & Gabbana serta Uniqlo telah meluncurkan koleksi hijab masing-masing dan salah satu pendiri Yves Saint Laurent Pierre Bergé, menulis pembelaan terhadap hijab stylish yang dituding merampas kebebasan berekspresi perempuan, namun gejala Islamophobia di Amerika Serikat pun tetap meningkat. Besar kemungkinan banyak perempuan muslim di Negeri Paman Sam yang terdorong menanggalkan hijabnya di ruang publik untuk melindungi keselamatan diri.

Di Indonesia meski telah mendedikasikan diri untuk menjadi kiblat fashion Muslim dunia, narasi Islam radikal yang salah satunya melalui politik identitas pun pernah dilakukan. Pemerintah pernah mengidentikkan pakaian muslim/muslimah serta simbol-simbol Islam dengan aktivitas terorisme.

Tumbuh suburnya bisnis fashion Muslim bahkan tak menyurutkan pemerintah melakukan tindakan diktator pada gerakan/Ormas Islam yang notabene menyuarakan syariat Islam. Padahal, jika kita melihat dengan lensa islam yang agung, hijab adalah syari’at demikian juga masalah khilafah.

Syari’at hijab, dan peran Negara 

Kesadaran kaum muslimah mengenai busana Muslim (hijab) patut diapresiasi. Namun, hal yang perlu disadari adalah hijab bukanlah sekedar fashion yang tak memiliki penjelasan hukum syara’. Ketidakfahaman hukum syara mengenai hijab, hanya akan menjadikan hijab sebagai komoditas ekonomi yang sekedar dipandang melalui lensa bisnis tanpa memperhatikan aspek syara.

Sebagai syari’at, hijab bukanlah sesuatu yang harus dipertontonkan di panggung catwalk ataupun dibentuk dengan berbagai rancangan yang justru menampakkan aspek tabarruj. Allah telah menetapkan rancangan tersendiri, karena hijab adalah hukum syara sebagaimana yang difirmankan dalam surat An-Nuur : 31 dan Al-ahzab ayat 59. Penggunaan hijab (jilbab dan kerudung) diwajibkan bagi setiap muslimah yang telah baligh.

Hijab bukan sekedar permasalahan individu semata. Dalam Islam, kontrol masyarakat dan pelaksanaan sanksi terhadap siapa saja yang tidak melaksanakan syariat adalah aspek urgen yang patut diperhatikan. Untuk itu, masyarakat dan negara memiliki peran besar dalam mengontrol masalah ini. Keberadaan negara yang berfungsi meri’ayah masyarakatnya salah satunya adalah menghindarkan rakyatnya dari bermaksiat kepada Allah.

Menerapkan sanksi adalah upaya negara menjaga ketakwaan individu rakyat. Bahkan inilah bentuk kepedulian negara dalam menjaga rakyatnya. Termasuk dalam permasalahan hijab.

Sayangnya, saat ini negara acuh dalam menjaga pelaksanaan syari’at yang wajib bagi individu rakyat. Individualisme merasuk di setiap lini kehidupan, bahkan negara sangat acuh dengan urusan agama. Sekulerisme menjadikan negara menempatkan agama sebagai urusan pribadi. Inilah urgensinya mengadopsi khilafah. Tatanan pemerintahan yang memiliki konsep jelas dalam melaksanakan fungsi peri’ayahan (pengurusan) pada warganya.

Dalam sebuah hadits Rasulullaah ﷺ bersabda “Sungguh akan runtuh simpul Islam, tahap demi tahap. Ketika lepas satu bagian maka manusia akan berpegang pada yang berikutnya. Dan yang pertama lepas adalah pemerintahan dan terakhir adalah sholat” (HR.Imam Ahmad dari Abu Umaamah al-Bahili, Al-Musnad juz 5 hal.251).

Islam adalah agama yang sempurna. Ia hadir dengan kekhasannya mengatur peradaban manusia. Berbagai aktivitas mulai dari bersuci hingga mengelola Negara. Dari masalah menutup aurat hingga politik pemerintahan.

Hijab dan Khilafah: Wajib! 

Hijab bukanlah mode semata. Sebagai hukum syara, hijab tak membutuhkan tempat yang di anggap sebagai kiblat busana Muslim dunia. Sebab seorang Muslim di mana pun mereka berada, zaman kapan pun mereka hidup, hukum syara tetaplah hukum yang wajib dilaksanakan.

Menerapkan hukum syara pun tak boleh pilih-pilih. Untuk itu, Sebagaimana hijab, kaum Muslimin pun wajib mengambil sistem pemerintahan Islam sebagaimana yang diwariskan Rasulullah yakni Khilafah Islamiyyah. Lantas, mengapa Khilafah dikriminalisasi oleh negeri yang katanya akan menjadi kiblat busana Muslim dunia???

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman :”Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasu-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan: “Kami beriman kepada yang sebahagian dan kami kafir terhadap sebahagian (yang lain)”, serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir) merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan”.(TQS al-Nisa’ [4]: 150-151).

%d blogger menyukai ini: