Strategi Penerapan Teknologi Nuklir Khilafah

Oleh: R. Andika Putra Dwijayanto, S.T. 

 

  1. Pendahuluan

Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini kaum muslimin mengalami ketertinggalan di berbagai sendi kehidupan. Termasuk di sektor sains dan teknologi. Secara individu, ilmuwan muslim memang banyak dan secara keilmuan maupun kontribusi tidak kalah dari ilmuwan Barat. Namun, secara kolektif, kaum muslimin berada di posisi tertinggal. Hal ini tidak lain karena ketiadaan institusi negara yang memiliki visi untuk memimpin peradaban sebagai rahmatan lil ‘alamin, yakni Khilafah.

Ketiadaan negara bervisi luhur, serta masifnya brain drain akibat lebih banyaknya ilmuwan yang lebih senang berkarir di dunia Barat mengakibatkan umat yang dulunya adalah pionir peradaban kini hanya menjadi konsumen dan pengekor. Penemuan-penemuan di bidang saintek kini dikuasai dunia Barat, sementara umat Islam hanya jadi penonton saja. Kultur keilmuan tidak lagi mendominasi kaum muslimin. Yang ada, generasi muda Islam dengan sengaja dibentuk oleh kurikulum agar menjadi robot pelayan kapitalis.

Menilik isu perubahan iklim dan keterbatasan energi untuk menopang peradaban dunia, Khilafah Islamiyyah mesti melakukan transisi energi. Bukan ala Jerman dengan Energiewende-nya, tapi menuju teknologi nuklir sebagai basis utama pemenuhan energi negara. Mengingat, penguasaan dan penerapan teknologi nuklir sangat krusial untuk membentuk Khilafah menjadi negara adidaya baru yang akan mengguncang hegemoni negara adidaya kapitalis, serta untuk mencegah planet ini mengalami bencana iklim global akibat pembakaran energi fosil.

Bagaimana strategi untuk menerapkannya di tengah berbagai ketertinggalan kaum muslimin saat ini?

 

  1. Modal Awal

Beruntung bagi umat Islam, proses transisi menuju era nuklir tidak sama sekali tanpa modal. Pesatnya perkembangan teknologi informasi di abad 21 mempermudah orang-orang untuk mengakses berbagai buku, dokumen teknis dan jurnal yang sekiranya diperlukan untuk mengembangkan teknologi nuklir. Beberapa modal lain yang diperlukan setidaknya adalah motivasi dasar, bahan mentah, sumber daya manusia, teknologi dan industri.

Untuk motivasi, Khilafah tidak akan kekurangan. Sebabnya, Khilafah adalah negara yang berdasarkan akidah Islam. Sangat banyak motivasi syar’i bagi Khilafah untuk mengembangkan teknologi nuklir, diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan energi dan pemeliharaan lingkungan. Rasulullah ﷺ bersabda,

Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

 

(HR Bukhari)

Dalam hadits lain, beliau bersabda,

”Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain.”

 

(HR Ahmad dan Ibnu Majah)

Jika dirangkum, Khilafah akan mengembangkan teknologi nuklir karena meyakini bahwa itu hal yang benar dan harus dilakukan. Khususnya demi mewujudkan rahmat bagi semesta alam.

Tidak ada masalah dari segi bahan mentah. Ketersediaan uranium dan thorium sebagai bahan bakar nuklir tersedia di negeri-negeri kaum muslimin untuk memenuhi kebutuhan Khilafah selama ratusan hingga ribuan tahun ke depan. Deposit uranium terkonsentrasi di Kazakhstan, Niger dan Maroko, sementara thorium di Mesir, Turki dan Indonesia. Eksplorasi lebih lanjut dapat meningkatkan potensi cadangan bahan bakar nuklir di negeri-negeri kaum muslimin.

Dari segi sumber daya manusia, ada cukup banyak fisikawan dan insinyur nuklir muslim yang tersebar baik di negeri kaum muslimin maupun di negara Barat. Namun, patut diakui bahwa jumlahnya memang tidak sebanyak di dunia Barat. Lembaga penelitian nuklir pun masih terbatas. Setidaknya, baru Indonesia, Iran dan Pakistan yang sudah sejak lama terlibat di dunia nuklir, baik untuk keperluan energimaupun militer. Sementara, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Malaysia masih relatif baru. Dari segi pendidikan tinggi, baru tersedia di Indonesia, Pakistan, Iran dan Arab Saudi.

Dari segi teknologi, baru Pakistan dan Iran saja yang memiliki PLTN yang beroperasi. Uni Emirat Arab sedang proses membangun empat unit PLTN, diperkirakan unit pertama akan mulai beroperasi tahun ini. Namun, teknologinya masih menggunakan teknologi impor. Belum ada pengembangan desain domestik dalam tahap serius, baru ada dalam tahap konseptual. Untuk fasilitas pengayaan uranium, Pakistan dan Iran sudah memilikinya.

Kapal militer di negeri kaum muslimin belum ada yang menggunakan tenaga nuklir. Hanya Amerika Serikat dan Prancis yang memiliki kapal induk nuklir. Begitu pula, kapal selam nuklir belum ada yang dimiliki oleh negeri kaum muslimin, walau ada isu bahwa Pakistan tengah mengembangkannya.

Industri berat adalah masalah paling utama. Mengingat, tidak ada industri mesin berat di negeri-negeri kaum muslimin. Tidak ada institusi bervisi luhur di tengah-tengah kaum muslimin yang akan membangkitkan umat ini menjadi adidaya dunia. Sehingga, urusan industri sangat dikesampingkan.

Jadi, dapat dilihat bahwa kaum muslimin tidak kekurangan sumber daya alam, tapi kurang di sumber daya manusia, penguasaan teknologi dan eksistensi industri berat. Dari sini, perlu dipertimbangkan strategi yang tepat untuk mengejar ketertinggalan ini.

 

  1. Pembangunan Industri Berat

Khilafah adalah negara industri. Tidak ada satupun negara adidaya yang bukan negara industri. Bukan sembarang industri, melainkan industri perang. Penopang dari industri perang ini adalah industri berat. Mengingat, revolusi industri selalu dimulai dari pembangunan industri berat. Maka, industrialisasi yang dimulai dari industri berat wajib dilakukan oleh Khilafah.

Proses industrialisasi akan menstimulus ekonomi dan kemudian membentuk Khilafah menjadi negara tangguh yang siap mengguncangkan peradaban dunia. Dalam kondisi perang, industri-industri ini akan mampu memobilisasi persenjataan dengan cepat. Dalam kondisi damai, industri digunakan untuk kepentingan masyarakat. Tanpa adanya industrialisasi, Khilafah akan sangat tergantung secara politik dan ekonomi pada negara-negara lain. Hal ini jelas tidak diperbolehkan. Allah SWT berfirman,

…dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman.

 

(QS An Nisa’: 141)

Atas alasan itu, sebelum Khilafah memulai transisi energi menuju era nuklir, yang pertama-tama mesti dilakukan adalah membangun industri mesin berat. Industri ini memproduksi mesin-mesin yang diperlukan untuk manufaktur pada industri-industri lainnya. Syaikh Atha’ Abu Rusythah menyatakan bahwa tidak ada cara lain untuk membuat sebuah negara menjadi negara industri, kecuali dengan cara manufaktur mesin-mesin sebagai yang pertama dan paling utama, lalu kemudian membangun pabrik-pabrik menggunakan mesin yang dibuat hanya oleh negara itu saja.

Jadi, sebagai contoh, Khilafah tidak langsung membeli unit PLTN ke vendor asing. Sebaliknya, Khilafah akan membangun industri berat yang memproduksi komponen-komponen yang dibutuhkan untuk pembangunan PLTN. Teknologinya boleh saja berasal dari vendor asing, tapi komponennya dibuat oleh industri dalam negeri. Sehingga, ketika ada masalah atau perlu penggantian komponen, negara tidak tergantung pada vendor tersebut atau, lebih buruk lagi, industri yang ada di negara kafir imperialis.

Pembangunan industri berat dijadikan prioritas utama, bahkan tidak boleh terdistraksi oleh industri lain. Industri berat sangat vital bagi Khilafah, demi menghilangkan ketergantungan terhadap negara imperialis dan pengadaan alutsista untuk keperluan jihad.

Allah SWT berfirman,

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya…”

 

(QS Al Anfal: 60)

Jihad adalah kewajiban, bahkan merupakan salah satu kewajiban tertinggi dalam Islam. Untuk melakukannya, dibutuhkan alutsista yang memadai. Ketiadaan alutsista yang mencukupi akan menghambat jihad. Kaidah fiqh menyatakan, “Suatu kewajiban yang tidak bisa terlaksana tanpa adanya sesuatu, maka sesuatu itu wajib adanya.” Karenanya, dana dari Baitul Mal difokuskan untuk keperluan ini. Bahkan, seandainya dana Baitul Mal kurang, negara bisa menarik pajak (dharibah) dari kaum muslimin yang kaya untuk membiayai pembangunan industri berat.

Umat Islam mampu di bidang industri. Hanya saja, yang terjadi selama ini adalah brain drain ke dunia Barat. Khilafah dapat memanggil mereka kembali untuk berkontribusi bagi negara Islam. Seandainya pun masih kurang, Khilafah bisa memanggil ilmuwan tambahan dari luar negeri, khususnya dari negara-negara maju yang secara khusus tidak terlibat konflik dengan kaum muslimin. Misalnya Jerman, Jepang, Korea Selatan atau Swedia. Begitu pula, generasi muda kaum muslimin akan dikirim ke luar negeri untuk mempelajari industri mesin berat dan ilmu pendukungnya.

Sumber daya alam untuk keperluan pembangunan industri berat sudah sangat mencukupi. Dunia Islam memegang kendali atas sebagian besar cadangan migas. Negeri-negeri kaum muslimin memiliki 53,5% cadangan minyak bumi dunia dan 63,4% cadangan gas alam dunia. Bahan mentah seperti besi dan mineral lain yang dibutuhkan industri juga sangat mencukupi. Penggunaan energi fosil untuk membangun industri berat tidak bisa dielakkan, karena itulah yang paling banyak dan paling mudah diakses saat ini. Kelak, emisi yang dilepaskan mesti ditanggulangi setelah industri nuklir dibangun.

Dengan pembangunan terlebih dahulu terhadap industri berat seperti ini, Khilafah Islamiyyah akan memastikan diri terbebas dari ketergantungan terhadap komponen impor. Dengan begini, pondasi industri nuklir Khilafah akan benar-benar mandiri.

  1. Transfer Teknologi

Tidak semua teknologi dalam Khilafah harus didesain sendiri. Khilafah boleh saja membeli teknologi luar, dengan catatan komponen-komponennya dibangun di dalam negeri. Selain itu, teknologi yang dibeli pun harus bisa dikuasai juga oleh Khilafah. Istilahnya adalah transfer teknologi.

Pada dasarnya, politik Khilafah akan memaksa vendor-vendor PLTN untuk mentranser teknologinya pada Khilafah. Sehingga, kelak Khilafah akan mampu mengembangkannya tanpa mesti bergantung pada vendor. Fasilitas pengayaan uranium telah dikuasai, sehingga tidak memerlukan transfer teknologi. Begitu pula teknologi persenjataan nuklir.

Namun, transfer teknologi hanya boleh dilakukan jika vendor bukan berasal dari negara kafir harbi. Karena satu-satunya hubungan dengan negara kafir harbi adalah hubungan perang. Dengan demikian, Khilafah boleh melakukan transfer teknologi dari negara-negara seperti Jerman, Swedia dan Korea Selatan, tetapi tidak boleh dari Amerika Serikat, Inggris Raya dan Rusia. Karena itu pula, tidak ada peluang untuk melakukan transfer teknologi kapal induk nuklir, karena yang memiliki teknologinya hanya Amerika Serikat dan Prancis.

 

  1. Desain Teknologi Domestik

Transfer teknologi memiliki sisi positif bahwa negara tidak perlu memulai dari nol sama sekali dalam mengejar ketertinggalan teknologi. Namun, untuk menunjang kemandirian teknologi nuklir, transfer teknologi saja tidak cukup. Nyatanya, transfer teknologi hanya merupakan langkah sekunder, sebatas untuk akselerasi penerapan teknologi nuklir, bukan sebagai basis.

Era reaktor nuklir telah menuju reaktor Generasi IV (reaktor maju). Reaktor maju inilah yang mampu menjamin keberlangsungan energi Khilafah selama ribuan tahun ke depan. Selain itu, selaku negara adidaya, Khilafah seharusnya menjadi pionir, bukan pengekor. Dengan demikian, Khilafah wajib mengembangkan teknologi reaktor maju sendiri.

Desain reaktor maju yang dikembangkan harus mampu mendukung percepatan penerapan teknologi nuklir. Artinya, reaktor maju ini haruslah mampu diproduksi secara massal dalam waktu cepat dan mampu membiakkan bahan bakar fisil dalam jumlah relatif besar untuk ekspansi kapasitas daya reaktor dan penggunaan di sektor militer. Berdasarkan alasan tersebut, teknologi reaktor nuklir yang selayaknya difokuskan pengembangannya oleh Khilafah adalah molten salt reactor dan fast-breeder reactor.

Khilafah tidak perlu memulai pengembangan dari nol, karena dokumen-dokumen teknis terkait desain reaktor maju tersebut sudah banyak tersedia. Selain itu, nuclear engineer dari kalangan kaum muslimin pun telah membuat desain konseptual reaktor maju, diantaranya yang dikembangkan di Universitas Gadjah Mada dan Institut Teknologi Bandung.

Di sektor militer, senjata nuklir telah mampu dibuat sendiri oleh Pakistan. Pengembangan yang perlu dilakukan tinggal pada senjata termonuklir. Kapal induk nuklir dan kapal selam nuklir harus didesain sendiri, tapi tidak lebih sulit dari mengembangkan teknologi reaktor maju.

 

  1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Negeri-negeri kaum muslimin yang terlibat dalam pengembangan teknologi nuklir bisa dihitung jari. Untuk mengintensifkan program nuklir negara, butuh sumber daya manusia lebih banyak dari yang ada saat ini.Untuk itu, Khilafah mesti memperkaya sumber daya manusia untuk mengembangkan teknologi nuklir. Mengingat, tanpa adanya sumber daya memadai, ekspansi teknologi nuklir untuk sektor energi dan militer tidak dapat terlaksana. Sebagaimana kaidah fiqh, “Suatu kewajiban yang tidak dapat terlaksana tanpa adanya sesuatu, maka sesuatu itu wajib adanya.”

Khilafah dapat membuka program-program studi fisika dan teknologi nuklir di lebih banyak universitas di wilayahnya. Baik untuk tingkat sarjana, master maupun doktor. Kaum muslimin yang pakar di bidang nuklir dapat ditarik dari negara-negara Barat ke Khilafah untuk menularkan ilmu dan pengalamannya pada generasi muda umat Islam.Demi mendukung langkah ini, Khilafah akan membangun berbagai laboraturium dan reaktor riset untuk mempermudah riset mahasiswa. Dibuat kolaborasi antara universitas dan laboraturium negara agar penelitian dapat terlaksana dengan lancar. Tidak hanya itu, Khilafah juga akan mengirim generasi muda umat Islam ke luar negeri untuk mempelajari teknologi nuklir dari negara-negara yang sudah lebih matang dan lebih berpengalaman.

Dalam Islam, pendidikan adalah hak mendasar yang wajib diberikan negara pada warganya. Artinya, negara harus memastikan bahwa pendidikan itu gratis atau minimal terjangkau bagi masyarakat.Negara akan bertanggungjawab dalam pembangunan berbagai laboraturium dan reaktor riset, serta membiayai penuh pendidikan tinggi di bidang teknologi nuklir dan pendukungnya. Begitu pula, negara akan memberi beasiswa untuk menuntut ilmu terkait teknologi nuklir di luar negeri.

Di sisi lain, para aghniya’ dari kalangan umat Islam juga bisa didorong untuk turut menyumbangkan wakaf dalam dunia pendidikan, walau hukum asal wakaf ini adalah mubah. Wakaf dapat berbentuk baik pembangunan fasilitas riset maupun memberikan beasiswa. Namun, menilik fakta bahwa umat Islam adalah umat yang paling royal untuk menyumbangkan hartanya demi kepentingan Islam dan kaum muslimin, tidak akan terlalu sulit untuk membuat kalangan aghniya’ tersebut mau menyumbangkan wakaf. Apalagi wakaf merupakan amal jariyah.

Rasulullah ﷺ bersabda,

Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, (yaitu) sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan dan doa anak yang shalih.

 

(HR Muslim)

 

  1. Mencegah Resistensi

Energi nuklir masih memiliki gambaran yang cenderung negatif di kalangan masyarakat. Gambaran negatif ini dapat menimbulkan resistensi terhadap penerapan teknologi nuklir. Sehingga, program transisi energi Khilafah menuju energi nuklir berpotensi terganggu.

Seperti halnya resistensi terhadap ide Khilafah, ketakutan irasional terhadap energi nuklir lebih banyak diakibatkan misinformasi dan kurangnya edukasi pada masyarakat. Karena itu, yang mesti dilakukan negara Khilafah adalah mengedukasi publik mengenai informasi yang sahih tentang nuklir serta membongkar mitos-mitos yang beredar. Edukasi ini dapat dilakukan pada masyarakat secara langsung maupun pada Majelis Umat yang mewakili mereka.

Selain dari sisi edukasi, resistensi terhadap energi nuklir bisa muncul dari pihak-pihak berkepentingan, diantaranya pengusaha energi fosil dan LSM lingkungan. Dalam Islam, SDA energi tidak boleh dikuasai oleh individu, karena statusnya merupakan SDA milik umum. Rasulullah ﷺ bersabda,

Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, api dan padang gembalaan.”

 

(HR Abu Dawud dan Ibn Majah)

Sumber energi fosil seperti batubara, gas alam dan minyak bumi termasuk dalam api pada hadits ini. Pengelolaan SDA energi fosil oleh negara meniscayakan tidak ada peluang kongkalikong antara pengusaha energi fosil dengan negara. Sehingga, isu pertama sudah dilenyapkan secara otomatis oleh Khilafah. Yang menjadi masalah adalah LSM lingkungan anti-nuklir, seperti Greenpeace, Walhi dan Mongabay.

Pada dasarnya, Khilafah memperbolehkan warga negara untuk membentuk LSM dan menyampaikan pendapatnya, selama tidak bertentangan dengan akidah Islam. Sementara, untuk LSM asing, maka negara akan mempertimbangkan izinnya case by case. Seandainya LSM tersebut berpotensi menghambat Khilafah dalam melaksanakan kebijakan politiknya, maka Khilafah tidak akan memberinya izin beroperasi. Apalagi biasanya LSM asing membawa kepentingan politik asing ke negeri-negeri yang dimasukinya. Dengan demikian, LSM-LSM asing anti nuklir tidak akan diizinkan untuk beraktivitas di wilayah Khilafah. Sementara, jika LSM anti nuklir itu lokal, maka dilakukan edukasi kepada mereka, jika perlu debat ilmiah. Namun, jika LSM ini sampai menghambat negara dalam menerapkan teknologi nuklir, maka negara bisa memberi sanksi, membekukan bahkan membubarkannya.

Langkah-langkah di atas akan menghilangkan resistensi yang mungkin dihadapi Khilafah dalam menerapkan teknologi nuklir. Walau pada hakikatnya Khalifah tidak perlu mengambil pendapat mayoritas dalam kebijakan energinya, menghilangkan potensi resistensi di tengah masyarakat akan mempermudah proses penerapan teknologi nuklir.

Potensi resistensi yang kemungkinan lebih pelik adalah pada penguasaan senjata nuklir. Mengingat, stigma yang tertanam dalam benak masyarakat adalah bahwa senjata nuklir itu sangat mengerikan. Menilik hal tersebut, edukasi yang mesti dilakukan pada masyarakat terkait senjata nuklir adalah terkait dengan kewajiban jihad dan persiapannya (QS Al Anfal: 60). Perlu diingatkan bahwa berdasarkan teknologi persenjataan abad 21, mengembangkan senjata nuklir adalah kewajiban. Perimbangan kekuatan dengan negara adidaya kapitalis adalah hanya bisa dilakukan dengan menguasai persenjataan nuklir. Mengingat, tidak mungkin bagi Amerika Serikat dan Rusia untuk melucuti seluruh senjata nuklirnya. Maka, tidak ada opsi untuk menantang hegemoni militer negara adidaya selain dengan memiliki senjata nuklir juga.

Terlepas dari potensi penentangan ini, umat Islam adalah umat yang dibentuk dengan kepribadian Islam. Mereka memahami bahwa Islam diturunkan untuk memberi rahmat bagi semesta alam, dan dakwah serta jihad adalah metode untuk menyebarkan rahmat Islam ke seluruh dunia. Sehingga, kalangan umat Islam yang sudah terbina dengan baik seperti ini seharusnya tidak ada penentangan terhadap pengembangan persenjataan nuklir.

Langkah-langkah di atas dapat diterapkan untuk memperlancar proses penerapan teknologi nuklir oleh Khilafah Islamiyyah. Sehingga, Khilafah dapat segera mengejar ketertinggalan dalam penerapan teknologi nuklir dengan hambatan yang seminimal mungkin.Wallahu a’lam bish shawwab.

Daftar Pustaka

  1. Abdul Qadim Zallum. Sistem Keuangan Negara Khilafah. HTI Press, Jakarta, 2009.
  2. Abu Lukman Fathullah. 60 Hadits Sulthaniyah, Hadits-Hadits Tentang Penguasa. Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2010.
  3. Andang Widi Harto. Kebijakan Energi Perspektif Islam, Bagian 2. Yogyakarta, tt.
  4. Atha’ Abu Rusythah. The Manufacturing Policy and Building an Industrial State from The Viewpoint of Islam. Kuliah disampaikan di Abdul Hameed Shoman Foundation, Amman, 1990.
  5. British Petroleum. BP Statistical Review of World Energy June 2016. BP, London, 2016.
  6. Fahmi Amhar. Memajukan Tradisi Riset di Kalangan Kaum Muslimin. Presentasi disampaikan di Masjid Jamasba, Yogyakarta, 5 Mei 2012.
  7. Hizbut Tahrir Indonesia. Politik Industri Dalam Pandangan Syariah Islam. Diakses dari http://bit.ly/2luWPPZ
  8. Hizbut Tahrir Denmark. The Environmental Problem: Its Causes and Islam’s Solution. Copenhagen, 2009.
  9. Muhammad Shiddiq Al Jawi. Pembiayaan Pendidikan Dalam Islam. Diakses dari http://bit.ly/2lqznra
  10. Nuclear Energy Agency-International Atomic Energy Agency. Uranium 2016: Resources, Production and Demand. OECD-IAEA, Paris-Vienna, 2016.
  11. Syamsuddin Ramadhan. Kebijakan Nuklir Khilafah Islamiyah. Diakses dari http://bit.ly/2jYzw1i

Materi disampaikan pada Halaqah Syahriyyah 7 Januari 2018

Lihat Artikel Asli: http://andhika-dwijayanto.blogspot.co.id/2018/01/strategi-penerapan-teknologi-nuklir.html

%d blogger menyukai ini: