Putusan MK: Bukan Sekedar Kontroversi, Tapi Juga Ideologisasi

BERITA

Pengamat Hukum Pidana, Mudzakir mengkritisi keputusan MK soal permohonan memperluas pasal perzinahan di KUHP. “Keputusan MK ini bisa multi interpretasi, dan berujung menghadirkan polemik di masyarakat,” kata Mudzakir. …Mudzakir berpesan kepada MK agar dalam hasil keputusan nanti jangan sampai ditafsirkan berbeda di masyarakat. “Jangan sampai masyarakat memahami seolah LGBT dan kumpul kebo legal. Ini jadi tanggung jawab MK,” tegasnya.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/12/14/p0ydf7384-pengamat-kritisi-keputusan-mk-soal-lgbt-dan-kumpul-kebo

KOMENTAR

Jelas yang terjadi pada saat MK menolak uji materi terhadap pasal 284, Pasal 285, dan pasal 292 KUHP yang mengatur soal kejahatan terhadap kesusilaan (14/12/2017), bukan sekedar kontroversi tapi juga ideologisasi.  Yakni, ada upaya untuk memaksakan ideologi kapitalis -yang identik dengan liberalisasi dan sekularisasi- menjadi standar dalam penegakan hukum.

Prof. Euis Sunarti –selaku pemohon-  menyatakan bahwa salah satu hakim –sekaligus Ketua MK, Prof. Arif Hidayat-  pernah mengatakan dalam salah satu sidang perkara tersebut bahwa ‘ini adalah pertarungan ideologi liberal sekuler melawan (ideologi) konvensional.”  Chudry Sitompul –pakar hukum pidana Universitas Indonesia- menguatkan argumentasi itu dengan realitas, “.. Ada LSM besar.. banyak pihak yang berkepentingan dengan keputusan itu.  Karena dissenting opinion hanya selisih satu suara..” (Apa Kabar Indonesia Pagi Tvone, 18/12/17).

Pernyataan kedua akademisi itu tidak aneh, karena Laporan Being LGBT in Asia : Indonesia Country Report yang disponsori UNDP dan USAID (2014) merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan peninjauan ulang semua kebijakan negara  yang mengkriminalisasi dan mendiskriminasikan LGBT.  Rekomendasi itu ditujukan kepada Kemendagri, DPR/DPRD dan institusi pengadilan. Tujuannya, melalui perangkat Negara masyarakat dipaksa menjalankan aturan yang kian adaptif terhadap pelaku maksiat kubro, zina dan LGBT.

Sejatinya, ajal Kapitalisme kian dekat.  Karenanya pertarungan ideologi niscaya kian memanas.  Tak perlu dihindari, karena ajang itu akan menjadi sarana untuk membuktikan, manakah ideologi yang logis, selaras  fitrah kemanusiaan dan solutif atas semua problem kekinian.  Kapitalisme –yang terbukti tidak kompatibel dalam aspek-aspek tersebut- melalui antek-anteknya, terus menerus memaksa dunia Islam untuk mengadopsinya.  Padahal, indra manusia berakal tak bisa tertipu dengan kampanye busuk yang dijalankan mereka.  Pada saatnya, akal sehat manusia beradab tak akan bisa berpindah ideologi, karena hanya Islam yang menjadi jawaban sempurna dan paripurna.[]

 

Pratma Julia Sunjandari

(Pemerhati Kebijakan Publik)

%d blogger menyukai ini: